Blokir IMEI, Pengguna Ponsel Saat Ini Tak Perlu Khawatir

SLEMAN, KRJOGJA.com - Pemerintah melalui kementrian Perindustrian-Perdagangan dan Komunikasi-Informatika bakal melakukan penandatanganan kesepakatan kebijakan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel black market pada 17 Agustus 2019 mendatang. Muncul kekhawatiran masyarakat khususnya pengguna ponsel yang terlanjur telah menggunakan unit bukan resmi maupun membeli langsung dari luar negeri. 

Baca Juga: Aturan Blokir Ponsel BM Lewat IMEI Terbit 17 Agustus

Menkominfo Rudiantara menyebut, pemerintah menjamin masyarakat yang saat ini menggunakan ponsel dari manapun asalnya tidak akan terdampak kebijakan pemblokiran IMEI tersebut. Menurut dia, kebijakan nantinya akan dilaksanakan dengan tenggat waktu yang ditentukan kemudian sehingga masyarakat tak akan terkena dampaknya. 

“Pemblokiran IMEI ini baru akan dibicarakan, tapi ada tenggat waktu. Kalau itu (pemblokiran IMEI) dilakukan masyarakat tidak akan terkena dampaknya yang sekarang sudah punya ponsel,” tegas Rudiantara dijumpai media usai mengikuti Aubade Pancasila di Balairung UGM Rabu (14/8/2019). 

Baca Juga: 7 Hal Ini Disiapkan Pemerintah Sebelum Teken Aturan Blokir Ponsel BM via IMEI

Ponsel Rencana kebijakan yang akan diteken sendiri menurut Menkominfo hanya akan mengambil momentum 17 Agustus yang menjadi perayaan hari jadi Indonesia. Untuk pelaksanaan, Rudiantara mengaku pemerintah masih akan memberikan transisi hingga beberapa waktu kedepan. 

“Yang jelas, masyarakat tidak akan terkena dampaknya. Kebijakannya saja mengambil momen 17 Agustusan, nantinya pelaksanaannya masih ada transisi,” ungkapnya lagi.