SLEMAN,KRJOGJA.com - Sejumlah orang tua anak disabilitas Yogyakarta mengadu ke Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Selasa (2/7/2019). Hal ini lantaran mereka merasa kesulitan mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri 2019.
Salah satu orang tua anak disabilitas, Dwi Handayani, mengatakan, sebetulnya dia telah mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Yogya melalui jalur zonasi namun disebut sudah telat. Pada akhirnya beralih melalui zonasi mutu. Tak cukup itu, melalui zonasi mutu, pihak orang tua anak harus menyerahkan nilai ujian nasional (UN). Sementara hingga saat ini, nilai UN belum dikeluarkan oleh pihak sekolah asal, sementara tanggal 3 Juli adalah hari terakhir PPDB 2019.
"Nilai UN Bahasa Indonesia anak saya belum keluar, padahal tanggal 3 Juli besok hari terakhir PPDB," katanya di kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
Melalui informasi dari Dinas Pendidikan yang mereka dapat mengaku, untuk peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah tidak ada keterangan yang jelas. Sementara kepala sekolah asal menyebut calon siswa ( disabilitas) nantinya akan mendapat daftar sekolah mana yang inklusi dari dinas.
"Kami tidak diam, kami juga berusaha mencari informasi. Kita ke dinas daerah, dari daerah dilempar ke dinas kota. Ko kaya di lempar lempar gitu," ucapnya.
Komisioner Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan Komite Disabilitas DIY, Winarta menilai permasalahan ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang membawahi Sekolah Luar Biasa (SLB).
