SLEMAN, KRJOGJA.com - Siapapun calon presiden yang nantinya terpilih di pemilihan umum 17 April 2019 harus memprioritaskan jaminan sosial warga negara. Penting diperhatikan sebagai salah satu upaya pembenahan serius sistem jaminan sosial warga negara yang dinilai masih tak cukup baik saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua II pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Dr Slamet Budiarto, Minggu (24/03/2019) dalam acara forum learning di The Alana Hotel Yogyakarta. Â
Menurutnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum berjalan dengan baik lantaran masih minimnya anggaran negara. Dalam UU 45 pasal 28 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dr Slamet menambahkan, bahwasanya orang yang jatuh sakit setalahnya tidak boleh miskin. Artinya dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam jaminan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menurut Dr Slamet, suka tidak suka program tersebut harus berhasil. Sejauh ini manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak masyarakat. Walaupun tidak terlepas dari permasalah anggaran, kiranya ada 218 juta masyarakat Indonesia yang sudah menikmati manfaatnya.
"Jika program ini berhasil, maka akan mengangkat derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi siapapun presidennya harus amanah pada gagasan tersebut, sesuai UU 45 itupun kalau berhasil," tutur Dr Slamet dalam materinya. Â
Beberapa permasalahan kesehatan masyarakat yang masih lemah penanganan diantaranya pelayanan medis daerah terpencil belum baik, angka kebutuhan tinggi, penyakit tidak menular meningkat, katastropik meningkat, angka harapan hidup rendah, cakupan imuniasasi belum maksimal, stunting 30.8 persen, TBC tinggi dan Aki-Akb tinggi.
