Krjogja.com - SLEMAN - Data science memiliki peran penting dalam ekosistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Efisiensi pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara dapat ditingkatkan menggunakan produk-produk data science seperti visualisasi data, pemodelan deskriptif dan prediktif, dan clustering.
“Dengan menggunakan produk data science, pemeriksa dapat mengetahui potensi anomali dalam transaksi keuangan atau proses pengadaan barang dan jasa,” tandas Deputy Director of Data Science and Data Governance di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Dr Arie Purwanto CISA dalam kuliah umum di Prodi Informatika Program Magister FTI UII, Sabtu (20/9).
Kuliah umum untuk mahasiswa baru magister dengan pengantar Manajer Akademik Keilmuan Prodi Informatika Program Magister Dr Ahmad Luthfi.
Baca Juga: ITNY Dorong Produksi Eco Enzyme Berbasis Teknologi Tepat Guna
Hal ini disebut Arie Purwanto, membantu pemeriksa untuk lebih fokus serta mendalam ketika melakukan pengujian di lapangan. Proses analisis yang sebelumnya manual memakan waktu cukup lama dapat dipangkas sehingga pemeriksa dapat melakukan pengujian substantif yang lebih luas. Tahapan proses dalam data science hanya dapat dijalankan dengan baik dan berkualitas apabila terdapat tata kelola data (data governance) yang memadai yang memastikan kejelasan mengenai peran dari masing-masing stakeholder dalam manajemen data.
Disebutkan, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menuntut adanya transparansi, akurasi, serta pertanggungjawaban yang jelas dari setiap institusi publik.
“Dalam era digital, peran Data Governance dan Data Science menjadi kunci untuk memastikan data dikelola secara terstruktur, terlindungi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif,” tambahnya. Melalui tata kelola data yang baik, proses pemeriksaan dapat lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik, sementara pemanfaatan data science memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola, risiko, dan peluang dalam pengelolaan keuangan negara.
“Namun, penerapan keduanya masih menghadapi tantangan besar. Dari sisi people, literasi digital dan kompetensi AI masih terbatas, serta dibutuhkan SDM dengan keahlian khusus seperti data analyst dan data scientist,” katanya.
Baca Juga: Regu Pramuka MTs Ibnul Qoyyim Matangkan Persiapan Hadapi LT IV DIY, Target Terbaik
Dari sisi proses, regulasi dan standar audit berbasis AI perlu diperkuat agar sistem lebih auditabel dan dapat ditelusuri. Sementara itu, aspek technology menghadapi persoalan kualitas data, infrastruktur TI yang belum memadai, serta risiko bias, keamanan, dan privasi.
“Karena itu, sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, kebijakan yang adaptif, dan teknologi yang andal menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara di era digital,” ujar Deputy Director of Data Science and Data Governance BPK.
Melihat pentingnya peran data governance dan data science, Dr Ahmad Luthfi menyebutkan bila mahasiswa Program Studi Magister Informatika FTI UII perlu memahami peran keduanya dalam pengelolaan keuangan negara. Karena keduanya menjadi pondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Wings Air Hidupkan Lagi Rute Adisutjipto–Surabaya, Hubungkan 17 Kota
“Pemahaman ini menjadikan mahasiswa S2 informatika siap berkontribusi pada pembangunan tata kelola negara yang lebih modern dan akuntabel,” kata Luthfi.
