Krjogja.com - SLEMAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Tahun 2022 yang digelar di The Alana Hotel & Convention Center, Yogyakarta, Rabu (19/10/2022).
PERBARINDO, wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menggelar Munas XI Tahun 2020, UMKM Expo, dan Sarasehan Nasional dengan tema ‘Penguatan Peran BPR - BPRS sebagai Mitra UMKM Menuju Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional’. Dalam kegiatan Munas XI, PERBARINDO juga melakukan grand launching BPR E-Cash serta peluncuran 4 buku sekaligus. Selain itu, penandatanganan perjanjian kerja sama PERBARINDO dan Pefindo tentang IDCustom Score BPR.
Selain resmi membuka acara Munas XI PERBARINDO, Airlangga Hartarto juga meluncurkan BPR E-Cash. Layanan BPR E-cash adalah salah satu layanan berupa platform uang elektronik (server base) yang ditawarkan oleh PT Finnet Indonesia dan dapat digunakan oleh mitra perbankan, koperasi maupun komunitas yang ingin mengembangkan layanannya ke dalam transaksi non tunai (cashless).
Airlangga mengatakan bahwa industri perbankan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah ketidakpastian global. Intermediasi keuangan tetap tumbuh positif, seperti pertumbuhan kredit perbankan per Agustus 2022 sebesar 10,62% secara tahunan (year on year/y-o-y). Perbankan, katanya, diharapkan mendukung UMKM agar naik kelas melalui pembiayaan termasuk platform digital. Saat ini, porsi kredit UMKM masih di kisaran 18%. Presiden mengarahkan agar kredit UMKM naik menjadi 30% atau sekitar Rp1.800 triliun pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dari semu pihak.
“Mewakili Bapak Presiden RI, saya ingin menyampaikan aspirasi dan apresiasi sebesar-besarnya kepada PERBARINDO atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI sebagai momen untuk meningkatkan kinerja dan memajukan BPR dan PRS di Indonesia. Saat ini, dunia sedang menghadapi Kondisi yang tidak mudah, tantangan terus datang yang menunjukkan bahwa dunia sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan. Saya berharap hasil musyawarah ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Munas XI PERBARINDO Tahun 2022, secara resmi saya buka,” ujar Airlangga saat membuka Munas XI PERBARINDO yang digelar di Yogyakarta, Rabu (19/10/2022).
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan, katanya, pemeritah mengapresiasi PERBARINDO yang telah meluncurkan layanan berbasis digital BPR E-Cash sejalan dengan teknologi yang makin dinamis dan memudahkan masyarakat bertransaksi. “Saya berharap BPR E-Cash dapat meningkatkan layanan BPR dan BPRS. Semoga BPR dan BPRS dapat meningkatkan daya saing ke depan," kata Airlangga.
Munas XI PERBARINDO juga dihadiri oleh Plt. Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko, Anggota Komisi XI DPR Musthofa, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi.
“Dalam menghadapi tantangan transformasi digital, BPR dan BPRS menjadi salah satu kunci untuk memenangi persaingan digitalisasi perbankan dengan menurunkan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan serta memudahkan layanan konsumen. Industri BPR dan BPRS harus memanfaatkan teknologi digital untuk kemudahan layanan. Saya berharap BPR dan BPRS dapat menunjukkan eksistensi dan komitmen sebagai bank yang fokus memberdayakan UMKM dan menjadi garda terdepam dalam melayani UMKM serta hadir di tengah masyarakt menuju kebangkitan ekonomi nasional. Ke depan BPR dan BPRS harus lincah, adaptif, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono yang dibacakan oleh Srie Nurkyatsiwi.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Widjanarko, Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, posisi strategis BPR dan BPRS perlu ditingkatkan fungsinya sehingga lebih banyak lagi membantu UMKM. “Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik.”
Bambang menegaskan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Pasalnya, kebijakan dam kondisi perekonomian global akan berdampak terhadap Indonesia. “Keberdaaan kita tidak dapat terlepas dari ekosistem dunia. Misalnya BPR sudah bagus, tetapi kalau lingkungan sekitar tidak kondusif, ini bisa menjadi ancaman. Ketika suku bunga naik, likuiditas pasar agak berkurang, maka likuidtas dijaga dengan baik, begitu gagal jaga likuiditas, masyarakat tidak percaya. Hal ini bisa merembet ke semua industri BPR dan BPRS. Industri perbakan ini unik.”
MENJADI GARDA TERDEPAN
Sementara itu, Ketua Umum PERBARINDO periode 2018 – 2022 Joko Suyanto mengatakan bahwa
Munas XI PERBARINDO merupakan kegiatan pertama kalinya yang digelar oleh DPP dengan melibatkan seluruh anggota di seluruh Indonesia melalui pertemuan fisik/luring sejak pandemi Covid-19 tahun 2020.
“Semoga semangat kita bersilaturahmi terus memperkuat dan menjaga semangat kebersamaan, gotong-royong, bahu-membahu dan menaikkan daya saing industri BPR dan BPRS. Munas XI ini dihadiri seluruh anggota PERBARINDO dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, dari seluruh DPP, DPD, DPK, anggota PERBARINDO untuk menyukseskan Munas XI. Terima kasih kepada segenap panitia, steering committee, organizing committee yang telah berjuang semaksimal mungkin.”
Menurutnya, BPR dan BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM. “Bisa dikatakan BPR ini seperti denyut nadi untuk pendampingan, permodalan, dalam menjalankan bisnis selama ini.”
Joko menuturkan, idealnya ada 4 fase yang harus dilalui BPR dan BPRS agar berkontribusi besar terhadap UMKM di Indonesia. Fase perama, inisiasi saat UMKM baru berdiri dan membutuh modal dari lembaga keuangan formal. “Siapa lagi kalau bukan BPR dan BPRS.”
Fase kedua, saat UMKM sedang berkembang dan belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan umum, maka BPR dan BPRS memberikan pendampaingan dan modal usaha lebih besar dari fase pertama. Fase ketiga, ekspansi di mana UMKM sudah maju dan berkembang. Setelah melalui fase 1 dan 2, menyambungkan ke pasar regional dengan teknologi. Fase keempat, BPR Mendorong UMKM agar bisa mandiri, ekspor dan Go Global.