Krjogja.com - SLEMAN - Dalam setiap kampanye pemilihan umum (Pemilu) legislatif, pemilihan kepala daerah (Pilkada), sampai pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) sejumlah alat peraga kampanye (APK) bertebaran di setiap sudut kota dalam bentuk spanduk, baliho, pamflet, bendera, sampai poster.
Jogja Police Watch (JPW) meminta pihak kepolisian bersama Bawaslu Sleman, Sat Pol PP dan pihak partai politik untuk senantiasa rutin melakukan razia terhadap baliho, rontek, spanduk dan sejenisnya di wilayah yang sekiranya rawan roboh dan banyak aktivitas warga yang melewati lokasi APK dipasang.
Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba mengungkapkan, hal ini untuk memastikan bahwa APK yang dipasang aman, kokoh dan tidak mudah roboh karena ada dua alat peraga kampanye (APK) yang melukai pengguna jalan di Jalan Affandi (Gejayan), Kapanewon Depok dan Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem. Penyebabnya karena dalam pemasangannya tidak kokoh sehingga mudah ambruk.
Baca Juga: Lirik Lagu Pecah Seribu Dilantunkan Happy Asmara
"JPW berharap kasus APK yang menimpa warga tidak disalahkan kepada EO yang memasang APK tetapi pihak partai politik maupun caleg juga harus bertanggungjawab," ungkap Baharuddin Kamba (19/12/2023).
Baharuddin Kamba mengatakan, pemasangan APK seharusnya mengikuti aturan yang ada. Jika melanggar, maka Bawaslu bersama instansi terkait harus melakukan tindakan penertiban tanpa tebang pilih.
"Jangan sampai APK yang tidak berizin dicopot oleh warga dan dipersoalkan kemudian hari padahal tidak izin warga setempat," ungkapnya.
Baca Juga: Mengajak Setia Kepada NKRI, Yayasan Persadani Aktif Dampingi Napiter dan Keluarga
"Perlu dicermati pula di beberapa lokasi ada inisiatif dan kesepakatan warga bahwa di wilayah tertentu bebas pemasangan atribut patpol, caleg dan capres," imbuhnya.(*)