Krjogja.com - SLEMAN - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI) menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang sosial dan transportasi, Kamis (6/11/2025) di Sekolah Rakyat Menengah Atas Sleman. Penandatanganan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan bantuan bus sekolah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak Sekolah Rakyat (SR).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan kerjasama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan wujud nyata sinergi antar kementerian dalam memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seimbang. "Kerja sosial dan transportasi memegang peran penting. Ketika keduanya bersatu, lahirlah keadilan sosial yang bergerak," ungkapnya.
Baca Juga: Ogah Diajak 'Balen', Picu Pembunuhan Wanita di Gamping Sleman
Saifullah menyebut, penyerahan simbolis bus sekolah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak Sekolah Rakyat. Saat ini, sudah ada 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang menjadi episentrum program pengentasan kemiskinan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Bus ini bukan sekadar kendaraan, tapi jembatan menuju masa depan. Ia mengantar anak bangsa dari rumah sederhana menuju pintu gerbang kesempatan. Sekolah Rakyat hadir untuk memberantas kemiskinan dengan pendekatan holistik, anak bersekolah, orang tua diberdayakan, dan rumah diperbaiki," ungkap Gus Ipul.
Menurutnya, keluarga penerima manfaat program ini termasuk dalam desil 1 dan desil 2 data sosial ekonomi nasional, yakni kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Orang tua para siswa menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih, mendapat bantuan sosial dan jaminan kesehatan nasional, sementara anak-anak memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Baca Juga: Cilacs UII Jadi Rujukan Benchmarking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
"Tahun ini ada hampir 16 ribu siswa Sekolah Rakyat. Tahun depan jumlahnya meningkat jadi 44 ribu, berikutnya 100 ribu, dan tahun selanjutnya lebih dari 200 ribu. Harapannya, setelah lulus, keluarga mereka benar-benar bisa mentas dari kemiskinan," tambah Menteri Sosial.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo dalam mewujudkan transportasi berkeadilan untuk pendidikan. Kolaborasi dengan Kemensos, katanya, menjadi langkah konkret memastikan program pemerintah tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami melihat pendidikan dan transportasi saling terkait. Jogja dipilih karena dikenal sebagai kota pelajar. Akses transportasi sangat penting dalam mendukung gerak langkah anak bangsa menuju masa depan," tandasnya.
Dudy menuturkan, total ada 25 unit bus sekolah yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Dua di antaranya diserahkan di DIY untuk Sekolah Rakyat di Sleman dan Bantul.
"Negara hadir menjamin hak dasar warga, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan mobilitas transportasi," tambahnya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas bantuan pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan bertambahnya jumlah Sekolah Rakyat yang dibangun. "Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Transportasi harus hadir di setiap tempat anak bangsa berjuang meraih ilmu," katanya.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengapresiasi langkah dua kementerian yang menurutnya menjadi contoh nyata kepemimpinan kolaboratif dalam pembangunan. "Di era percepatan edukasi dan perubahan sosial, keberhasilan bukan lagi ditentukan oleh siapa paling kuat, tapi siapa yang mampu berkolaborasi," tutur Sultan.
Sultan menegaskan, persoalan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau kementerian saja, melainkan melalui kerja lintas sektor yang saling terhubung. "Transportasi inklusif membuka akses anak-anak bersekolah, membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan melahirkan generasi berdaya," katanya.
Sultan menilai, bus sekolah yang diserahkan menjadi simbol paradigma baru pembangunan sosial, di mana negara tidak hanya mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi. Kolaborasi ini berorientasi pada hasil, bukan hanya pelaksanaan kebijakan.
"Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang bermakna, dan langkah itu hari ini diwujudkan oleh dua kementerian," tegas Sultan.
Menurut Sultan, pembangunan sosial tidak bisa berjalan tanpa sistem transportasi yang adil. Sebaliknya, mobilitas tanpa empati hanya akan menciptakan kesenjangan baru.
"Kami berterima kasih kepada Kemensos dan Kemenhub. Jogja selalu terbuka sebagai laboratorium kolaborasi di mana kebijakan diuji dalam realitas dan dijalankan dengan empati," ungkap Sultan.
Penyerahan bus sekolah untuk Sekolah Rakyat di Sleman dan Bantul ini diharapkan memperkuat akses anak-anak dari keluarga miskin menuju pendidikan yang lebih layak. Kolaborasi dua kementerian ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas sektor mampu mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan transportasi berkeadilan. (Fxh)