Antisasi lainnya adalah praktik yang tidak bersih dalam Pemilu, yakni ancaman penggunaan money politics. Praktik ini justru akan berdampak buruk di kemudian hari. Karena akan menghasilan wakil rakyat dan pemerintahan yang tidak peka pada kepentingan rakyat. Karena menganggap aspirasinya sudah diselesaikan, melalui uang saat akan mencoblos.
Ketika terpilih, konsentrasinya kemudian sibuk mengembalikan modalnya sehingga lupa mengurusi rakyat yang diwakilinya. dan ini akan berbahaya bagi rakyat itu sendiri. Saat ini di DIY, sudah beberapa pejabat yang tertangkap KPK karena tidak menjalankan amanah dengan baik.
Peran Media
Eko Suwato berharap peran media, termasuk Kedaulatan Rakyat (KR), ikut melakukan edukasi dalam upaya terbentuknya Pemilu yang bersih dan damai. Dengan edukasi terus menerus, maka nantinya memilih dengan hati nurani memilih itu dengan nalar publik yang baik dan bukan karena iming iming uang.
Disamping itu, ancaman lainnya adalah munculnya ujaran kebencian selama proses Pemilu dan peredaran hoax yang menyesatkan. Karena itu, untuk mengantisikasinya, harus secara gencar dilakukan literasi digital ke masyarakat. Sehingga dapat terhindar dari paparan ujaran kebencian dan berita bohong.
“Soal hoax ini penting untuk diantisipasi. Pada Pemilu lalu, kami juga telah melaporkan ujaran kebencian terhadap partai kami, PDI Perjuangan,” ujar Eko Suwanto.
Baca Juga: Berantas Hoaks Jelang Pemilu 2024 Kominfo Gandeng KWI
Eko Suwanto yang akan maju kembali menjadi Caleg DPRD DIY dari Dapil Kota Yogyakarta ini mengaku siap mengemban amanah menjalankan tugas partai. Dirinya menjadi Caleg No 2, setelah didaftarkan oleh partai, PDI Perjuangan.
"Saya sendiri tidak bisa daftar diri sendiri, misalnya harus membawa pendukung atau bawa KTP ke KPU. Yang mendaftarkan adalah partai politik setelah sebelumnya telah melalui proses yang panjang dalam menyeleksi calon legislatif. Misalnya dalam psikotes, kemudian ada berbagai tahapan-tahapan yang dilalui. Mulai dari pendaftaran Caleg, ke KPU. Kemudian perbaikan dan sekarang telah muncul Daftar Calon Legilsatif Sementara (DCS),” jelas Eko Suwanto.
Dengan demikian, proses pencalonan anggota legislatif sangat panjang dan mandatnya ada di partai. Partai memili pertimbangan sendiri, dalam menentuakan Caleg, baik aktivitas dalam turun ke masyarakat dan pertimbangan lainnya," ujar Eko yang partainya menempatkan dalam nomor urut 2, DCS untuk DPRD DIY Dapil Kota Yogyakarta.
Pengalaman periode lalu, dirinya tidak menggunakan politik uang, bisa berlaga ke jalan Malioboro. Ini membuktikan, asal dekat dengan warga dan sering menyampaikan aspirasi, maka rakyat akan mencatatnya, meski untuk menjalaninya, melelahkan.
"Harus mendengar, kemudian bertegur sapa. Kemudian memaksimalkan apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat," ungkap Eko Suwanto menyampaikan kunci maju ke legislatif tanpa money politics.
Baca Juga: Datangi Kantor DPRD DIY, Korban Apartemen Malioboro City Tandatangani Pakta Integritas
Untuk menciptakan Pemilu yang bersih, Pemerintah, dalam hal ini Pemda DIY telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus menerus. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga melakukan pendidikan politik maupun pendidikan pemilih.
"Saya itu percaya rakyat itu tidak bisa dibeli. Okelah, pemilih diberi Rp100.000, jika sudah mendapatkan pendidikan politik yang baik, maka
