Krjogja.com, YOGYA - BPJS Kesehatan resmi melaunching Program Sentralisasi Administrasi Kepersertaan Perluasan dan Pelayanan Peserta yang dilakukan di kantor BPJS Kesehatan KC Yogyakarta pada 6 Oktober 2023. Sentralisasi administrasi kepesertaan, perluasan dan pelayanan peserta ini diluncurkan sebagai tindak lanjut upaya Transformasi Mutu Layanan melalui berbagai terobosan layanan yang mudah, cepat dan setara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Nunung Nuryartono, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, Ombudsman DI Yogyakarta, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan dan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan DI Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Surakarta.
Direktur Kepersertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya dalam hal pengelolaan informasi, administrasi kepesertaan, pelayanan dan perluasan peserta, pengembangan proses bisnis melalui sentralisasi layanan agar lebih efektif dan efisien untuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 2024 sebesar 98% penduduk di Indonesia.
Baca Juga: Gelar Sholat Istisqa dan Ritual Perang Cendol, Warga Kemiriombo Berharap Turun Hujan
BPJS Kesehatan menyiapkan petugas khusus yang berperan menindaklanjuti permintaan informasi, administrasi kepesertaan dan pelayanan peserta serta perluasan kepesertaan yang bersumber dari kanal-kanal layanan non tatap muka yang selama ini disediakan bagi peserta JKN.
David Bangun menjelaskan, Sentralisasi Administrasi Kepesertaan, Perluasan dan Pelayanan Peserta dibangun di dua kota yaitu Yogyakarta dan Surakarta dengan penambahan petugas sentralisasi mencapai lebih dari 200 orang serta terdapat 5 program yang saat ini masuk dalam sentralisasi administrasi kepesertaan, perluasan dan pelayanan peserta diantaranya PANDAWA, SENADA, Liason Officer BPJS Kesehatan Care Center 165 (LOCC 165), SELARAS, dan JELITA.
Untuk sentralisasi layanan PANDAWA diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, tidak ada perbedaan zona waktu, terjaminnya kestabilan jaringan serta keseragaman pemahaman kebijakan dan pelaksanaannya.
Baca Juga: Bawa Boneka Teddy Bear di Tasnya, Ternyata Ini Pesan Kaesang
"Sementara itu untuk sentralisasi LO CC 165 akan bertugas menindaklanjuti permintaan dan pengaduan dari BPJS Kesehatan Care Center 165 yang memerlukan koordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan, Program Sentralisasi Edukasi Dan Penanganan Pengaduan (SENADA) petugas akan menindaklanjuti permintaan atas informasi, serta penanganan pengaduan peserta yang masuk melalui website resmi BPJS Kesehatan dan Mobile JKN," ungkap David, Jumat (06/10/2023).
David menambahkan, Untuk program Sentralisasi Layanan Administrasi Kepesertaan (SELARAS) merupakan program untuk menyelesaikan permintaan administrasi kepesertaan dengan tujuan meningkatkan validitas dan kualitas data kepesertaan, serta cakupan peserta.
Sementara itu, khusus untuk Program Jenis Layanan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta (JELITA) petugas sentralisasi akan melakukan layanan panggilan/pesan jarak jauh kepada peserta PBPU/mandiri yang sudah mendaftar namun belum membayar iuran pertama dan serta penduduk yang belum terdaftar JKN, mengingatkan peserta untuk melakukan reaktivasi, dengan harapan terdapat peningkatan keaktifan peserta serta peningkatan kolektabilitas iuran.
Baca Juga: HUT Ke-29 SMP Negeri 4 Yogya ada Flash Mob dan Gelar Potensi Implementasi P5
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan berupaya melakukan pengembangan proses bisnis agar permintaan peserta dapat ditangani dengan cepat.
“Tentu kami harapkan sentralisasi ini dapat mengakselerasi peningkatan capaian kepesertaan, pendapatan iuran, keaktifan peserta, validasi data kepesertaan, serta kepuasan peserta JKN. Kami juga ingatkan kepada peserta untuk memanfaatkan layanan hanya pada kanal-kanal resmi serta lebih waspada terhadap nomor-nomor lain yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
