Krjogja.com, YOGYA - Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah tidak lagi memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda PT Freeport Indonesia (PTFI) melebihi dari jangka waktu yang ditetapkan pemerintah.
Relaksasi ekspor konsentrat itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di dalam negeri.
"Pemerintah jangan lagi memberikan izin ekspor konsentrat yang diajukan oleh Freeport sampai smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur beroperasi penuh pada akhir 2024. Karena hanya akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri,” ujar Fahmy di Yogyakarta, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Sunarno Resmi Pimpin Perbakin Boyolali Periode 2023-2027
Pemerintah sebelumnya sudah memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat untuk PTFI dan empat perusahaan lainnya dari Juni 2023 sampai Mei 2024. Perusahaan tersebut dianggap telah menyelesaikan 50% pembangunan fasilitas pemurniannya (smelter) pada Januari 2023.
"Ketentuan relaksasi ekspor ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Adapun empat perusahan lainnya ialah PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, PT Kapuas Prima Citra dan PT Kobar Lamandau Mineral," tuturnya.
Fahmy menilai apabila pemerintah memenuhi permintaan PTFI, maka program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo akan porak poranda. Padahal, tujuan mulia program Jokowi dalam hilirisasi adalah menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ecosystem industri.
Baca Juga: Gelar Wisuda, Separuh Lulusan Akper Yappi Sragen Langsung Bekerja
"Berdasarkan catatan saya tidak hanya sekali saja pemerintah mengizinkan relaksasi ekspor konsentrat kepada Freeport. Sejak 2014, sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi diberikan kepada Freeport," tandasnya.
Fahmy menyatakan husetiap dan setiap dituding kerapkali izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan, Freeport ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan smelter sesuai waktu ditetapkan.
Bahkan, Freeport selalu mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran jika tidak diizinkan mengekspor konsentrat.
Baca Juga: Kominfo Bantul Juara Pertama Inhouse Magazine Pada Anugerah Media Humas 2023
"Ancaman tersebut sesungguhnya hanya gertak sambal yang tidak akan pernah dilaksanakan. Alasannya, kalau Freeport benar-benar menghentikan produksinya sudah pasti akan memperburuk harga saham Freeport McMoran, pemegang saham 41% PTFI yang listed di Pasar Modal Wall Street, New York," ungkap Fahmy.
Pemerintahan Jokowi seharusnya tidak perlu takut dengan gertak sambal yang dilontarkan oleh Freeport. Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah dan membangun ecosystem industri. (*)
