Krjogja.com - YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendaftarkan 3.276 ketua RT, RW, Kampung dan LPMK mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja dan kematian dari BPJS Ketenagakarjaan. Hal ini demi memberikan rasa nyaman saat menajalankan tugas melayani masyarakat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, mengungkapkan, iuran yang disetorkan ke BPJS untuk jaminan ini seutuhnya ditanggung Pemkot Yogya, melalui APBD Perubahan 2023. Anggaran sebesar Rp84 juta dialokasikannya untuk jaminan keselamatan kerja dan kematian bagi ketua RT, RW, Kampung dan LPMK selama dua bulan kedepan. "Sementara kita anggarkan dua bulan. Nanti, di 2024 kita lanjutkan lagi selama 12 bulan," kata Singgih usai menyerahkan kartu jaminan secara simbolis, di Balai Kota Yogya, Senin (13/11/23).
Baca Juga: Tim Kejati DIY Geledah Kantor Kalurahan Candribinangun, Sita 4 HP Hingga Dokumen
Singgih menjelaskan jaminan tersebut diberikan Pemkot Yogyakarta guna menghadirkan perlindungan kerja bagi seluruh perangkat kampung. Menurutnya, baik ketua RT, RW, kampung, hingga LPMK, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memberikan layanan kepada warga di wilayahnya. "Nah, ini bentuk komitmen Pemkot Yogyakarta untuk memberikan perlindungan kerja pada perangkat RT, RW, Kampung dan LPMK, mereka yang paling dekat dengan masyarakat," ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY Teguh Wiyono menjelaskan perlindungan yang dicakup dalam jaminan ini meliputi kecelakaan kerja dan kematian. Dengan mengikuti program tersebut, para perangkat kampung di Kota Yogya pun bisa leluasa menjalankan ketugasannya.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Mahasiswa UNY Diungkap, Begini Akhirnya
"Jadi saat menjalankan tugas tidak merasa cemas lagi karena Pemkot sudah menjaminkan beliau-beliau pada program BPJS ketenagakerjaan Dengan kerja tenang dan bebas cemas, diharapkan produktivitasnya bisa meningkat dalam membantu mendorong kesejahteraan warga masyaraktat di lingkungannya," tegas Teguh Wiyono. (*)
