Krjogja.com - YOGYA - Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan, Mahkamah Agung (MA) perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi hakim yang terjerat melakukan tindak pidana tidak hanya perkara korupsi tetapi juga narkoba.
"Seharusnya MA mengambil langkah lebih tegas terhadap hakim-hakmi yang terjerat perkara tindak pidana termasuk narkoba. Tidak hanya diberhentikan sebagai hakim tetapi dipecat sebagai PNS di lingkungan pengadilan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk menjaga marwah peradilan di lingkungan MA", ungkap Kamba (18/03/2024).
JCW menilai dengan adanya sanksi yang lebih tegas yakni pemecatan status sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung selain dipecat sebagai hakim, maka akan memberikan efek jera. Sekaligus peringatan keras terhadap hakim yang berniat melakukan tindak pidana misal berupa penggunaan narkoba maupun korupsi.
"Keputusan MA yang mengaktifkan Danu Arman sebagai PNS di Pengadilan Tinggi DIY dengan jabatan Analisis perkara peradilan dengan pangkat Penata Tingkat I meski sudah dipecat", jelasnya.
Baca Juga: Baznas Temanggung Dapat 2 Panghargaan Tingkat Nasional Selama 2023, Kelola Dana Rp 12,2 miliar
"Sebagai hakim karea, Danu Arman terlibat menggunakan narkoba atau nyabu di ruang kerjanya saat jadi hakim di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Banten, maka ini sebuah kemunduran reformasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Tidak boleh dijadikan alasan beban berat bagi hakim menyidangkan perkara lantas menggunakan narkoba atau nyabu", lanjutnya.
Kamba menambahkan, hal ini juga dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan di lingkungan MA. MA harus menjelaskan kepada publik perihal eks hakim nyabu ini tetapi aktif sebagai PNS di Pengadilan Tinggi DIY.
JCW khawatir hal seperti ini akan ditiru oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian maupun kejaksaan.
Baca Juga: 30 Merk Kurma Israel yang Diharamkan oleh MUI, Hati-hati Jangan Sampai Salah Beli!
JCW meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi DIY untuk tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Danu Arman ini. Jangan diberikan kesempatan bagi yang bersangkutan terhadap perkara banding di Pengadilan Tinggi DIY untuk dianalisa.(*-1).
