Krjogja.com - YOGYA - Beberapa hari ini pemberitaan terkait sampah di Kota Yogyakarta kembali mencuat. Situasi ini disinyalir akibat transisi layanan di TPA Piyungan dan belum mampunya pemerintah kota untuk mengurai persoalan sampah tersebut.
Anggota DPR RI Dapil DIY, Sukamta mengaku mendapat banyak keluhan terkait persoalan sampah di Kota Yogyakarta. Sudah lebih dari satu tahun menurut dia, keluhan selalu datang dan belum juga bisa terurai sampai saat ini.
Baca Juga: Balai Bahasa DIY adakan Rapat Koordinasi Pengembangan Bahasa dan Sastra
"Sudah lebih dari setahun keluhan ini saya dapatkan, baik dari tetangga maupun warga masyarakat yang bertemu dalam beberapa agenda penyerapan aspirasi. Beberapa hari ini kembali menghangat, ternyata masih persoalan yang sama. Hingga saat ini Pemkot belum ada solusi yang optimal untuk penampungan dan pengelolaan sampah setelah Gubernur menyerahkan penanganan sampah ini sepenuhnya ke Kabupaten/ Kota," ungkap Sukamta, Kamis (25/4/2024).
Sukamta mengungkap keheranan karena pemerintah Kota Yogyakarta sampai saat ini belum bisa atasi masalah sampah, meski punya anggaran yang memadai. Di sisi lain ia menilai bahwa warga Kota Yogya yang masih sabar dibuktikan dengan tidak ada demonstrasi ke Pemkot karena masalah ini berlarut-larut.
Baca Juga: Chery Hadirkan Layanan Robot Pintar sebagai Customer Service
"Persoalan sampah yang tidak tertangani ini kan seperti orang mau BAB tapi tidak nemu toilet. Sebagian warga yang pikirannya pendek terus buang sampah sembarangan. Akhirnya masalah jadi makin meluas. Kota Yogya jadi viral karena masalah sampahnya. Ini memalukan tidak hanya buat Pemkot, tapi kita semua sebagai warga Jogja," sambung politisi PKS ini.
Oleh sebab itu Sukamta berharap Pemkot Yogya segera dan fokus berikan solusi jangka pendek yakni dengan optimalisasi penampungan di TPA Piyungan. Ia mendengar, ketika ada alat dan Sumber Daya Manusia (SDM) optimal, maka bisa mengatasi persoalan sampah.
"Yang saya dengar, Piyungan ini kalau ada alat dan SDM yang memadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton perhari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini ke Gubernur. Rencana optimalisai 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas," sambungnya.
Baca Juga: Begini Prakiraan Cuaca, Kamis 25 April 2024, Hujan Merata di DIY
Di level RT, RW dan Kampung, Pemerintah Kota mestinya bisa memberikan stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga. Hal tersebut supaya masyarakat tidak buang sembarangan bahkan hingga muncul viral di titik nol Yogyakarta.
"Yang juga tidak kalah penting, Pemkot perlu siapkan roadmap untuk penanganan sampah jangka panjang. Ini tentu menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Kuncinya edukasi secara terus menerus di sekolah, rumah tangga dan masyarakat. Pemkot juga perlu membuat peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah, misal dengan kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai," pungkas Sukamta. (Fxh)
