Ketua Komisi A DPRD DIY menekankan bahwa pihaknya telah mengundang KPU, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Biro Tata Pemerintahan (Tapem) untuk memastikan data pemilih yang digunakan benar-benar akurat dan mutakhir.
“Jangan sampai setiap Pilkada atau Pemilu, masalahnya selalu berulang pada data pemilih. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada penyalahgunaan data yang dapat merusak integritas Pilkada,” ujar Eko.
Selain data pemilih, distribusi logistik Pilkada juga menjadi perhatian. Proses pencetakan surat suara, pelipatan, hingga distribusinya sering kali luput dari pantauan publik. Padahal, tahap ini sangat menentukan kelancaran Pilkada. Penyalahgunaan, seperti surat suara rusak yang tetap dimasukkan ke dalam kotak suara, harus dicegah dengan pengawasan ketat dari penyelenggara dan pihak terkait.
Salah satu isu utama yang mengancam integritas Pilkada adalah politik uang. Praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan pemimpin yang kurang kredibel. Eko Suwanto mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan kesadaran penuh tanpa terpengaruh embel-embel materi. “Tidak ada ajaran agama yang mentolerir politik uang. Kesadaran ini harus terus dibangun bersama,” tegasnya.
Politik uang menjadi tantangan besar yang memerlukan sinergi antara penyelenggara Pemilu, masyarakat, dan pasangan calon. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang harus diperkuat agar praktik tersebut dapat diminimalkan.
Kondusivitas Politik DIY: Modal Menuju Pilkada Sukses
Berdasarkan pengamatan Eko Suwanto, kondisi politik di DIY menjelang Pilkada terbilang kondusif. Tidak ada konflik terbuka antar pasangan calon, dan kampanye lebih banyak berfokus pada adu gagasan dan turun langsung ke masyarakat. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik di DIY yang patut diapresiasi dan dipertahankan.
Pilkada serentak di DIY tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, partai politik, dan pasangan calon. Integritas Pilkada harus dijaga di setiap tahap, mulai dari penetapan data pemilih, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
Eko Suwanto juga mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalisme penyelenggara dalam menangani setiap tahapan Pilkada. Ia berharap KPU dapat memberikan penjelasan rinci terkait dinamika data pemilih, seperti penanganan surat undangan untuk pemilih yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan.
Ajakan untuk Partisipasi Aktif
Di akhir diskusi, Eko Suwanto mengajak seluruh warga DIY untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 dan menggunakan hak pilih sesuai keyakinan masing-masing. Ia juga mengingatkan tim kampanye untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas.
“DIY adalah salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, terlebih saat ini sudah memasuki masa libur akhir tahun. Mari bersama-sama menciptakan suasana kondusif agar wisatawan merasa nyaman dan Pilkada berjalan lancar,” pungkasnya.
Pilkada berintegritas adalah cerminan kualitas demokrasi suatu daerah. Dengan sinergi antara penyelenggara, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, DIY diharapkan dapat menjadi teladan dalam melaksanakan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran. Mari jadikan Pilkada 2024 ini sebagai langkah nyata menuju demokrasi yang lebih matang dan beradab.(*(
