Krjogja.com - YOGYA - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Simposium Penegakan Kedaulatan Negara tahun 2025 bertema 'Reorientasi Kedaulatan Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya' di The Rich Jogja Hotel, Jalan Magelang Yogyakarta, 19-21 Februari 2025.
Simposium ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memaknai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan juga mendorong dari berbagai kalangan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Baca Juga: Cerita Roken Tampubolon, Dua Tahun Bawa Tim Promosi ke Liga 1, Cetak Gol Penentu Lolos PSIM
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda DIY Drs Beny Suharsono MSi mengatakan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah langkah strategis dengan dampak politik yang mendunia. Peristiwa ini membuktikan bahwa Republik Indonesia tetap eksis memperkuat posisi diplomasi dan mengukuhkan perjuangan bangsa dalam merebut kembali kedaulatan.
"Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah manifestasi dari kehendak kolektif rakyat Indonesia untuk menolak kungkungan imperial kolonial," katanya saat acara pembukaan simposium, Rabu (19/2/2025).
Menurut Sultan, dalam perjalanan sejarah peradaban mulai dari teori kedaulatan hingga konsep kedaulatan, dipahami bahwa kedaulatan itu berevolusi. Sehingga dapat disimpulkan menjadi berdaulat di era ini bukan lagi hanya tentang menjaga batas teritorial, kedaulatan harus dimaknai secara lebih luas salah satunya dalam perspektif kedaulatan politik.
Baca Juga: Dibentuk Forum P4GN Guna Mencegah dan Memerangi Penyalahgunaan Narkoba di Bantul
"Kita harus berani merumuskan kedaulatan progresif untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik serta memastikan negara memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya. Lebih dari itu kebijakan kedaulatan nasional dalam skala global harus dibangun dari posisi tawar yang kuat serta memastikan bahwa kepentingan nasional tidak tergerus oleh dinamika globalisasi yang semakin kompleks," ujarnya.
Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi SS MA menuturkan Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Keberhasilan ini menyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan Indonesia melepaskan diri dari penjajah. Pada Tahun 2022 peristiwa ini ditetapkan sebagai hari besar nasional dengan tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden RI nomor 2 Tahun 2022.
"Atas dasar hal tersebut Pemda DIY berupaya mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi aktif memperingati hari besar tersebut melalui sebuah simposium berjudul Reorientasi Kedaulatan Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya," kata Dian.
Simposium dimeriahkan persembahan tari berjudul 'Sang Pejuang' dilanjutkan penyampaian keynote speech oleh Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU MIP dengan judul 'Kedaulatan Negara dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045'.
Dijelaskan Dian, simposium ini dilaksanakan secara hibrid (luring dan daring) dan masyarakat dapat mengakses menyaksikan melalui zoom dan youtube taste of jogja Dinas Kebudayaan DIY.
Simposium menghadirkan 36 orang pemakalah (dari 300 pendaftar) yang sebelumnya telah melalui seleksi ketat dengan sistem kuratorial. Para pemakalah ini berasal dari seluruh kota di Indonesia dan ada satu dari lembaga yang berasal dari luar negeri.
