Krjogja.com - YOGYA - Ratusan mahasiswa dan warga melakukan aksi unjukrasa menolak Undang Undang TNI di halaman DPRD DIY hingga, Jumat (21/3/2025) dinihari. Sempat terjadi pembubaran paksa oleh aparat keamanan agar massa keluar dari area kantor DPRD DIY.
Jumat pagi, petugas kebersihan DPRD DIY membersihkan coretan di sekitar Patung Jenderal Soedirman. Mereka juga menutup bagian teras gedung dengan kain putih karena banyaknya coretan di lobi depan gedung wakil rakyat Jalan Malioboro itu.
Pukul 03.00 dinihari, petugas dari kantor DPRD DIY menutup halaman lobi dengan kain putih. Masih banyak coretan dengan nada penolakan UU TNI di gedung dewan tersebut, termasuk di Patung Soedirman yang menjadi simbol jendral besar tentara pertama di Indonesia.
Baca Juga: Generasi Muda Miliki Peran Krusial Dalam Pengelolaan Sampah
Aksi unjukrasa di DPRD DIY diinisiasi oleh Aliansi Jogja Memanggil dan berlangsung sejak Kamis (20/3/2025) siang. Dalam aksi tersebut, massa melakukan berbagai hal mulai orasi, teatrikal, mimbar rakyat, menyanyikan lagu-lagu perjuangan mengibarkan bendera setengah tiang.
Mereka juga membakar sampah di lobi luar DPRD DIY. Sempat pula terjadi pelemparan mercon ke arah lahan kosong di sisi utara DPRD DIY dan pembuatan api unggun di halaman dewan.
Sebelumnya, Koordinator aksi, Bung Koes dalam pernyataan sikapnya menyatakan disahkan revisi UU TNI menandakan demokrasi masyarakat sipil terancam. UU tersebut mengijinkan tentara mengisi jabatan-jabatan publik di luar sektor pertahanan.
Baca Juga: BP Haji harap lahir fatwa dari Ormas Islam soal pengelolaan Dam
"Dengan watak tentara yang bersifat hierarkis dan bergerak berdasarkan sistem komando, pengelolaan pemerintahan Indonesia berpotensi mengarah pada otoritarianisme. Ini akan membungkam usulan-usulan lain di luar perintah yang sudah ditetapkan, termasuk jika itu merugikan kebebasan berdemokrasi di Indonesia," ungkapnya.
Bung Koes mewakili massa aksi menyebutkan, respon atas revisi UU TNI tidak hanya datang dari masyarakat sipil, namun juga pasar saham. Pada 18 Maret 2025 kemarin, pasar saham Indonesia anjlok dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa menekan tombol circuit breaker, bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah.
"Efisiensi anggaran yang seharusnya dialokasikan pada kebutuhan publik, seperti ketahanan pangan, fasilitas publik dan kesejahteraan sosial, Danantara kurang mendapat atensi. Pemutusan regulasi yang hampir tidak ada transparansi ini justru mengakomodasi cita-cita politik tertentu yang akhirnya mengukuhkan kontrol militer atas ruang sipil dan menjauhkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan," tandasnya. (Fxh)
