Pelibatan Kaum Muda
Salah satu yang ia tekankan dari program tersebut adalah pelibatan anak muda. Menurut Eko, anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus diberi ruang, dilibatkan, dan diajak ikut membangun. “Dalam program bedah rumah, anak-anak muda diajak bergotong royong. Mereka tidak hanya menyumbang tenaga, tapi juga belajar nilai-nilai sosial. Ini cara terbaik mengamalkan Pancasila secara konkret,” ujarnya.
Eko Suwanto percaya bahwa pelibatan pemuda dalam proyek sosial dan pembangunan adalah jalan terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pemuda akan lebih mudah memahami makna gotong royong, kepedulian, keadilan sosial, dan keberpihakan, bila mereka langsung ikut serta dalam aksi nyata.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai instrumen utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, menurutnya, masih banyak persoalan teknis di lapangan. “Kebijakan zonasi pendidikan membuat banyak orang tua terpaksa pindah alamat demi bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Ini problem serius,” katanya.
Padahal, lanjut Eko Suwanto, pendidikan hingga SMA adalah tanggung jawab negara. “Rumusnya jelas: tidak boleh ada anak DIY yang tidak sekolah. Negara wajib hadir,” tegasnya. Ia juga mendorong kampus negeri di Yogyakarta agar memberikan kuota khusus bagi warga DIY melalui jalur zonasi. “Misalnya 438 mahasiswa per kabupaten/kota. Itu angka yang masuk akal,” tambahnya.
Tak hanya pendidikan, Eko juga mengangkat isu kesehatan. Ia menyoroti belum semua rumah sakit di DIY bekerja sama dengan BPJS. “Ini menghambat akses kesehatan rakyat. Padahal, kesehatan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Praktik Pancasila harus menyentuh sektor ini juga,” katanya.
Di sektor lain, ia mengkritik kurangnya fasilitas olahraga yang layak di Kota Yogyakarta.
“Anak-anak kita masih bermain bola di gang-gang karena tidak ada lapangan yang memadai. Ini menyedihkan,” ujarnya.
Menurutnya, investasi pada ruang publik harus menjadi prioritas, karena menjadi tempat tumbuhnya interaksi sosial dan pembinaan generasi muda.
Eko juga mengajak sektor swasta dan BUMN yang beroperasi di Yogyakarta untuk lebih peduli terhadap masyarakat sekitarnya. “Kami mengetuk hati mereka untuk ikut berkontribusi. Tidak semua hal harus diselesaikan oleh pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha bisa jadi mitra,” katanya.
Salah satu bentuk kontribusi yang ia apresiasi adalah keterlibatan pengusaha tambang pasir legal dalam membangun jalan evakuasi di wilayah utara DIY. “Ini bentuk gotong royong yang positif. Tentu yang ilegal harus ditindak, tetapi yang legal bisa diajak bekerja sama,” tegasnya.
Menutup perbincangan, Eko Suwanto menyampaikan pesan kuat kepada para pemimpin di semua level. Menurutnya, pemimpin tidak hanya bertugas mengambil kebijakan, tetapi juga menjadi panutan. “Pemimpin harus memberi contoh dalam mengamalkan Pancasila. Kalau pemimpinnya aktif bergotong royong, anak muda pasti ikut. Tapi kalau hanya memerintah, mereka tidak akan terinspirasi,” pungkasnya.
Eko mengajak seluruh komponen masyarakat DIY untuk bersama-sama menjadikan krisis ini sebagai momentum membangun kemandirian daerah. “Ini saatnya Jogja bangkit, dengan kekuatan lokal, solidaritas sosial, dan semangat Pancasila yang hidup dalam tindakan,” tutupnya. (Fxh)
