Menerjemahkan sejarah ke era sekarang, kata Eko, bisa melalui metode belajar visual, kunjungan langsung ke situs sejarah, atau program lintas daerah. Ia menekankan bahwa DIY bagian penting dari Indonesia dan dunia – sehingga kerja sama dengan daerah lain dalam hal pendidikan sejarah justru penting, bukan dilarang.
Keteladanan dari Warga VS PR Pemerintah
Fenomena menarik muncul setiap Agustus. Masyarakat lintas agama dan budaya bersatu merayakan kemerdekaan tanpa memandang perbedaan. Eko menyebut ini momentum luar biasa yang harus ditangkap oleh pemerintah. “Lihat masyarakat kita, tidak peduli agama apa, semua ikut 17-an. Dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.
Jika semangat ini bisa diwujudkan dalam kebijakan, tentu Indonesia akan benar-benar berdaulat.
Sayangnya, intoleransi masih muncul di berbagai tempat. Tawuran remaja, perusakan makam dengan simbol agama tertentu, hingga ujaran kebencian di media sosial. “Makanya pendidikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus terus ditanamkan. Ini PR kita bersama,” tambahnya.
Eko kembali menegaskan bahwa meski usia kemerdekaan sudah 80 tahun, tugas negara belum usai. Pemerintah bukan hanya diminta untuk bergerak, tapi juga lari lebih cepat. Membuat kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, bukan aturan yang membebani.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pajak dan retribusi. Kalau semua serba dipungut, lalu di mana rasa merdeka itu?” pungkasnya.
Wawancara dengan Eko Suwanto membuka kesadaran baru: merayakan kemerdekaan bukan hanya soal bendera, lomba makan kerupuk, atau upacara. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah janji untuk menyejahterakan rakyat. Di tengah gegap-gempita perayaan, kritik dan refleksi harus tetap hidup.
Indonesia memang sudah merdeka secara hukum. Tapi jika rakyat masih menjerit karena biaya hidup yang tinggi, jika akses pendidikan berkualitas masih jadi mimpi bagi sebagian anak desa, maka tugas bangsa ini belumlah selesai.
Semangat gotong royong warga setiap Agustus seharusnya menjadi inspirasi utama bagi pemerintah: wujudkan kebijakan yang memihak rakyat, kurangi beban rakyat, tingkatkan layanan kesehatan, dan pastikan pendidikan sejarah tetap menjadi akar bagi masa depan bangsa.
Eko Suwanto juga mengingatkan, bahwa pemerintahan di era sekarang harus lebih terbuka mendengar suara rakyat. “Di DPRD DIY, kami sering menerima aspirasi soal pajak kendaraan, PBB, iuran-iuran lain yang dirasa makin mencekik. Ini harus diperlakukan secara proporsional. Orang miskin jangan diwajibkan membayar seperti orang kaya. Kalau dibuat sistem pajak progresif, yang kaya bayar lebih banyak, yang miskin bahkan dibebaskan, inilah wujud keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila,” katanya.
Harapan terbesar Eko adalah agar peringatan 80 tahun Indonesia merdeka bukan sekadar seremoni, melainkan momentum introspeksi nasional. Semua pihak—eksekutif, legislatif, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil—harus duduk bersama merancang masa depan bangsa yang lebih adil. Mungkin kita tidak bisa menghapus semua masalah dalam satu malam, tapi langkah keberpihakan harus nyata dan terukur. (*)
