Krjogja.com - YOGYA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) menyelenggarakan Konsolidasi Hikmah-Siyasah Muhammadiyah DIY: Kebijakan Publik Berkeadaban dan Berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya mewarnai politik di Indonesia sekaligus menyuarakan pentingnya demokrasi yang beretika.
Kegiatan yang dikemas dalam Dialog Kebangsaan itu dihadiri Ketua PWM DIY Dr Muh Ikhwan Ahada didampingi Wakil Sekretaris Dr Farid Setiawan. Hadir pula Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) DIY, Ahmad Syauqi Soeratno juga utusan dari berbagai lembaga yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah.
Selain dari jajaran PWM DIY, peserta juga berasal dari PWA DIY, PDM se-DIY, LHKP PWM DIY, LPPA PWA DIY, LHKP PDM se-DIY, Majelis Dikdasmen dan PNF PWM DIY, MHH PWM DIY, MLH PWM DIY, MPKSD PWM DIY, MPM PWM DIY, LAZISMU DIY, PW Pemuda Muhammadiyah, PW Nasyiatul ‘Aisyiyah, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serta PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Baca Juga: Hingga Agustus 2025 Lowongan Pekerjaan Untuk Profesi LIVE Host Paling Banyak
Hadir pula Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Dekan Fakultas Ekonomi, Sosial dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
"Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan memandang demokrasi bukan sekadar sistem politik elektoral, melainkan manifestasi nilai-nilai tauhid, keadilan dan keadaban publik," ungkap Ikhwan Ahada dikutip, Selasa (21/10/2025).
Dalam konteks keindonesiaan terutama di DIY, menurut Ikhwan, demokrasi harus berpijak pada etika kebangsaan, kearifan lokal dan keberlanjutan. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY membawa mandat strategis untuk memperkuat hikmah-siyasah persyarikatan dalam kehidupan berbangsa.
"Selain itu, LHKP juga ingin turut serta membangun etika politik berkeadaban, mendorong gerak Persyarikatan agar lebih aktif dalam advokasi kebijakan publik secara adil, inklusif dan berkelanjutan," tandas Ikhwan Ahada.
Baca Juga: Panpel PSIM Ungkap Kondisi Terkini SSA, Siap Sambut Dewa United, Begini Update Lampu
Dalam dinamika kebijakan publik DIY, isu-isu strategis seperti perumusan kebijakan daerah tentang pembangunan, perlindungan sosial, pertambangan, energi, pendidikan, kesehatan dan Keistimewaan memerlukan kehadiran Muhammadiyah secara kolektif dan terstruktur. Konsolidasi lintas Majelis – Lembaga - Ortom (MLO) serta koordinasi antar-LHKP Wilayah dan Daerah menjadi keharusan agar gerak advokasi kebijakan publik Muhammadiyah tidak sporadis, tetapi terarah, terencana, terukur dan berpengaruh secara substantif.
Kerjasama dengan DPD RI, lanjut dia, merupakan momentum strategis bagi LHKP PWM DIY untuk melahirkan gagasan dan orientasi baru melalui diskursus Green Democracy. Yaitu, sebuah gagasan tentang demokrasi beretika dan beradab, yang menempatkan keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap kehidupan politik dan kebijakan publik bangsa Indonesia.
Gagasan tersebut senafas dengan spirit Islam berkemajuan dan menjadi pijakan filosofis dalam membangun tata kelola hikmah–siyasah Muhammadiyah yang cerdas, substantif dan berperikeadilan. "Diskusi ini untuk membangun kesadaran baru tentang Green Democracy sebagai salah satu alternatif gagasan demokrasi berkeadaban dan berkeberlanjutan dalam perspektif Islam dan kebangsaan," tambah dia.
Diskusi Kebangsaan terbagi dua sesi. Dipandu moderator Taufik AR selaku Wakil Ketua LHKP PWM DIY, materi diskusi sesi pertama disampaikan oleh narasumber Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr Phil Ridho Alhamdi MA, yang membahas Politik Etik Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Dalam momen itu dilakukan pula identifikasi isu strategis agenda kepublikan Muhammadiyah DIY, penyusunan agenda advokasi kebijakan publik Muhammadiyah DIY.
