Krjogja.com - YOGYA - Sekitar tujuh ribu warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos) setelah diduga terlibat dalam aktivitas judol. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, pada Selasa (28/10/2025).
Endang menjelaskan data penerima bansos yang terindikasi judol berasal dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) dan kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut.
"Iya, di DIY ada, sekitar tujuh ribuan. Tapi saya belum tahu pasti apakah sudah dicoret atau belum, karena saya juga baru minta data ke Kementerian Sosial. Baru saja dikirim ke kami, dan kami perlu cek ulang lagi dengan kabupaten dan kota," jelas Endang.
Baca Juga: Ketua KPK Temui Sultan di Kepatihan, Begini Update Stadion Mandala Krida
Ia menambahkan, dari laporan awal, jumlah penerima yang diduga terlibat judol di DIY mencapai sekitar 7.100 orang. Pemerintah Daerah DIY kini sedang melakukan proses verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut sebelum mengambil langkah kebijakan lanjutan.
"Sekarang kami sedang proses pengecekan, apakah benar mereka memang terkait dengan judol. Kalau memang benar, tentu kami akan mengikuti kebijakan pusat. Kami juga akan memberikan masukan apakah bantuan bagi penerima tersebut perlu diberhentikan atau bagaimana tindak lanjutnya," tegasnya.
Sementara itu, Endang juga menyampaikan bahwa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sosial akan dimulai minggu ini. Proses penyaluran masih menunggu finalisasi data penerima agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
Baca Juga: Tanggungjawab Moral dan Etika, MKD Didesak Berhentikan Anggota DPR yang Sudah Dinonaktifkan
"BLT itu baru mulai minggu ini. Ini kan datanya baru dikonfirmasi semuanya untuk persiapan. Saya sendiri baru sosialisasi hari Senin kemarin dengan pihak pusat. Makanya sekarang kita masih dalam proses," ujarnya.
Menurut Endang, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan jumlah total penerima karena masih menunggu data final dari Kemensos. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar.
"Kalau jumlahnya saya belum cek sampai siang ini, nanti saya informasikan. Karena memang harus cair di minggu ini untuk penerima yang seharusnya sudah mendapat bantuan," katanya.
Endang menegaskan, program PKH tetap berjalan secara reguler dan tidak terdampak oleh proses pendataan ulang maupun isu penerima yang terindikasi judol. Pemda DIY akan memastikan seluruh proses penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan ketepatan sasaran.
"Kalau PKH itu kan sudah rutin, ya. Programnya berjalan secara reguler. Kami tidak ingin salah mengambil keputusan sebelum data diverifikasi dengan benar," tutup Endang. (Fxh)
