Krjogja.com - YOGYA - Diskusi Publik bertema Peran Media dalam Mendorong Gerakan Perempuan di Yogyakarta: Refleksi Hari Ibu dan Menuju 1 Abad Kongres Perempuan Indonesia digelar di Kantor DPD RI DIY, Rabu (17/12/2025). Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan perempuan, khususnya menyongsong peringatan 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia pada 2028 mendatang.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menyampaikan diskusi ini diharapkan mampu memberikan banyak masukan strategis terkait perencanaan besar gerakan perempuan menuju satu abad Kongres Perempuan. Menurutnya, Yogyakarta memiliki posisi historis yang sangat penting karena menjadi awal mula lahirnya gerakan perempuan di Indonesia.
"Dari diskusi ini saya ingin mendapat banyak masukan, terutama jelang perencanaan 100 tahun gerakan perempuan pada 2028 nanti. Jogja menjadi awal mula gerakan perempuan, dan ini menjadi titik perjuangan perempuan," ungkap GKR Hemas.
Baca Juga: Ratusan Warga Sleman Meriahkan SMARTFREN Fun Run 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif
GKR Hemas menekankan pentingnya keselarasan antara gerakan dan kebijakan agar perjuangan perempuan dapat berkelanjutan. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam mendidik perempuan agar menyadari besarnya agenda dan tantangan perempuan ke depan.
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, mulai dari kekerasan terhadap perempuan di dunia digital, reformasi hukum, kerusakan ekologis, krisis iklim, hingga reformasi birokrasi yang berperspektif kesetaraan gender. Isu-isu ini dinilai perlu dirumuskan bersama sebagai agenda perjuangan kolektif.
"Harapannya, hari ini menjadi ruang dialog perempuan untuk merumuskan resolusi 2025–2030 dan memperkuat jejaring gerakan perempuan. Saat ini organisasi perempuan masih belum menyatu, sehingga belum satu frame," kata GKR Hemas.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan dari diskusi ini akan dirapatkan kembali pada 22 Desember 2025. GKR Hemas berharap ada kontribusi nyata dari Yogyakarta dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, mengingat Jogja sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman daerah dan budaya.
Baca Juga: Warga Geger, Ditemukan Mayat di Rumah Kos di Salatiga
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring dalam mendukung gerakan perempuan. "Gerakan ini bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk pembangunan bangsa ke depan. Diskusi ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang penting dan mencerahkan kita bersama," tegasnya.
Prof Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan 2020–2025 yang juga Guru Besar Kajian Gender UIN Yogyakarta, mengingatkan bahwa 22 Desember sejatinya adalah Hari Perjuangan Gerakan Perempuan Indonesia. Ia menegaskan Jogja memiliki peran historis penting sebagai pusat lahirnya kesadaran kolektif perempuan melalui Kongres Perempuan 1928 di bidang pendidikan, kesehatan, dan politik.
Menurut Prof Alimatul, dinamika gerakan perempuan di Indonesia terus berubah dari masa ke masa, mulai dari orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Ia juga menyoroti pengaruh mekanisme HAM dan pendanaan internasional terhadap gerakan perempuan di Indonesia, yang kini berada dalam pemantauan komunitas global.
"Oleh karena itu, konsolidasi gerakan perempuan nasional dinilai semakin mendesak untuk menghadapi tantangan ke depan," tegasnya.
Baca Juga: Sembilan PTS di DIY Terima KIP-Kuliah, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Tinggi
