Krjogja.com - YOGYA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) DIY, Gandung Pardiman meminta proses hukum pelaporan budayawan Butet Kartaderjasa terus dijalankan. TKD menilai pantun Butet yang mengkritik keras Presiden Joko Widodo merupakan ujaran kebencian dan sebuah penghinaan.
Gandung mengatakan, pantun yang Butet sampaikan saat kampanye capres nomor urut 3, di alun-alun Wates, KulonProgo menjadi contoh buruk dalam menghina presiden sebagai lambang negara. Ia pun mendukung langkah pelaporan Butet ke Polda DIY oleh relawan Projo, Sedulur Jokowi dan Arus Bawah Jokowi.
"Itu kita dukung, kita dukung. Jadi saya itu SMA nya jurusan budaya, saya di IKIP ada tiga jurusan sastra Jawa, Inggris dan Seni. Jadi saya tau betul orang yang berbudaya itu bagaimana, terkontrol pola sikap, punya panca karsa, panca indera kita itu diatur dengan ritme kebudayaan, ora waton njeplak," ungkap Gandung, Rabu (31/01/2024).
Baca Juga: Kota Magelang Peringkat ke 6 Sebagai Kota Toleransi
Gandung menyayangkan pula adanya ujaran kebencian yang disampaikan sosok budayawan seperti Butet Kartaredjasa. Apalagi selama ini, Jokowi begitu perhatian pada para seniman termasuk Butet yang beberapa kali disambangi.
"Kan dia juga sedikit banyak darahnya ada rejeki dari Pak Jokowi. Saya sangat menyayangkan sebenarnya ya," tandas Gandung.
Namun begitu, tim hukum TKD DIY siap mengadukan Butet ke polisi dan kini tengah menggodog poin-poin pernyataan Butet untuk dilaporkan. Keputusan melaporkan karena TKD tak ingin ada orang yang secara sembarangan menghina Presiden Indonesia.
Baca Juga: Puncak Harlah Ke-101 NU, Presiden Joko Widodo Resmikan Gedung UNU, Ini Riwayat Pembangunannya
"Sekarang baru digodok laporannya, jangan sampai meleset, itu nanti bukan dugaan undang-undang ITE, tapi undang-undang pencemaran nama baik. Proses hukum dilanjutkan. Iya, jadi biar untuk pembelajaran kita semua. Wong nek omong, ora waton omong, jadi kalau ngomong itu dilihat menyakitkan hati orang tidak," pungkasnya. (Fxh)