KRjogja.com - YOGYA - Forum Omon Omon Politik Mimbar Kerakyatan (OMPOL MK) digelar di Gedung Pertemuan RS Griya Mahardika Km 4 Gang Wijayakusuma 212 Druwo, Bantul, Minggu (5/5/2024).
Forum Ompol MK diselenggarakan Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB). Melalui program 'Udar Gagasan', ARJB kali ini menggelar diskusi terbatas. Tema yang diusung 'Rezim Curang, Rezim Menang: Rakyat Waras Mau Apa?'
Semula, Forum Ompol MK yang diketuai Stevie S Wibowo ini mengundang Prof Dr Mahfud MD sebagai keynote speaker. Juga menghadirkan Dr Zaenal Arifin Mochtar SH LLM (pakar hukum), dan Dr Revrisond Baswir MBA (pakar ekonomi).
Baca Juga: Kadin dan Pemda DIY Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
“Mohon maaf, ada perubahan narasumber,” terang pembawa acara memulai diskusi.
Mahfud ada acara bersamaan. Zaenal mendampingi teman yang dirawat di rumah sakit. Sementara Revrisond tidak bisa hadir karena sedang sakit.
ARJB menghubungi Ganjar Pranowo yang kini tinggal di Sleman. Namun, Ganjar menyampaikan maaf karena ada acara syawalan di Semarang, Jawa Tengah.
Dan acara tersebut kemudian menghadirkan tiga narasumber pengganti yaitu Firman Jaya Daeli SH (politisi) dan Dr (can) Ariyanto SE MM (pengusaha) serta Dr Khamim Zarkasih Putro MSi (dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta).
Dalam pemaparannya Zarkasih mengkhawatirkan upaya memenangkan percaturan kekuasaan dengan cara salah, tapi dibenarkan. Karenanya dirinya khawatir cara-cara kotor seperti yang dilaksanakan di Pilpres dan Pileg bakal terjadi juga di Pilkada nanti.
Baca Juga: Shower Locker di Area Stasiun Tugu Diminati Wisatawan, Ternyata Ini Sebabnya
“Soal ini harus mendapatkan perhatian kita semua. Bukan asal menang tapi caranya salah. Jika ini tidak dilakukan koreksi pasti cara-cara kotor seperti ini bakal terulang di Pilkada November mendatang” kata Zarkasih.
Itulah sebabnya, Zarkasih mengajak mengajak masyarakat terus bersama-sama menjaga demokrasi tidak dirusak dengan menghalalkan secara cara.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung November 2024 bisa berlangsung demokratis.
Dalam kesempatan tersebut politisi Firman Jaya Daeli meminta semua pihak tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat kepentingan kelompok. Karenanya dirinya mengusulkan untuk menerbitkan undang-undang yang membatasi kewenangan presiden.
"Harus dibatasi, karena nanti dengan seenaknya mengerahkan aparatur negara, sumberdaya negara dan aturan ditabrak untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Karenanya harus ada aturan yang mengikat kewenangan presiden," jelas Firman.