Krjogja.com - YOGYA – Memasuki musim penghujan, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang mulai mengintai berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menyikapi hal itu, Komisi A DPRD DIY mendorong langkah cepat pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan memaksimalkan peran masyarakat dalam mitigasi bencana.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya bertumpu pada instansi pemerintah, melainkan juga harus melibatkan masyarakat dan kelompok relawan yang sudah terlatih.
“Kekuatan masyarakat seperti relawan Kaltana, Destana, SPAB, KTB, Tagana, hingga Satlinmas harus difasilitasi dan dikonsolidasikan. Gerak bersama inilah yang akan melahirkan masyarakat tangguh menghadapi bencana,” ujarnya dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga: Eko Suwanto: Semangat Sumpah Pemuda Harus Dihidupkan Melalui Aksi Kreatif Kaum Muda
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal menjadi kunci utama. Komisi A juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama Pemda se-DIY guna membahas langkah konkret menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
“Musim penghujan kali ini berpotensi membawa dampak cukup besar. Karena itu kami mendesak agar Pemda DIY segera melakukan konsolidasi dengan BPBD, BMKG, dan lembaga terkait lainnya. Kami juga mendorong Pemda menetapkan status siaga darurat bila diperlukan,” tegas Eko.
Selain koordinasi kelembagaan, Eko juga menekankan pentingnya literasi kebencanaan di masyarakat, terutama dalam mengakses informasi cuaca resmi dari BMKG. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan teknologi sederhana yang kini tersedia.
“Saya mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca melalui aplikasi BMKG atau kanal resmi lainnya. Akses informasi ini penting, sekadar untuk merencanakan perjalanan atau mengantisipasi potensi bencana di lingkungan sekitar,” imbuhnya.
Dalam konteks kesiapan anggaran, Eko mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 23,3 miliar pada APBD Perubahan DIY 2025. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanggulangan kedaruratan bencana sesuai peraturan perundangan.
“Dana ini sudah siap digunakan apabila Pemda DIY menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi maupun jika terjadi erupsi Gunung Merapi,” jelas politisi muda dari PDI Perjuangan itu.
Langkah DPRD DIY ini mendapat perhatian luas, mengingat wilayah DIY termasuk daerah rawan bencana dengan topografi yang kompleks. Di sisi lain, perubahan iklim global turut memicu anomali cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
Eko berharap sinergi lintas sektor, dukungan anggaran, serta kesiapan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana. “Mitigasi bukan sekadar tanggap darurat, tapi juga soal membangun kesadaran bersama. Itulah tugas kita semua,” pungkasnya.(*)