BANTUL, KRJOGJA.com - Pameran The 7 th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2022 merupakan kegiatan forum nasional pengadaan barang dan jasa (PBJ) terbesar di Indonesia kembali digelar di Jogja Expo Center (JEC) 20-22 Juli 2022.
Gelaran 7th GPFE 2022 diselenggarakan beriringan dengan The 3rd Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE).
Seluruh kegiatan diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE).
Peserta seminar dan pengunjung forum dan expo ini berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pejabat pengadaan yang ada di K/L/PD (Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah) yang meliputi instansi pemerintah tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Layanan Umum serta asosiasi pengadaan seluruh Indonesia.
Moch Ruslim, Ketua Penyelenggara GPFE 2022 mengatakan animo dan antusiasme pengunjung dari berbagai kota di Indonesia, khususnya DIY sangat besar karena kali ini tercatat 2.500 peserta seminar dan pengunjung dari berbagai stakeholder dan ahli pengadaan yang berperan langsung dalam Proses PBJ (Pengadaan barang/Jasa)Â dikalangan pemerintah hadir.
Tema Indonesia’s Economic Recovery: Accelerating Procurement Process through Collaborative Measures, Developments of e-Catalogs and Domestic Innovative Products diusung dengan rangkaian Seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Rumah Sakit yang diampu oleh berbagai narasumber ahli di bidang pengadaan.
“Harapannya, kegiatan ini bisa maksimal mempertemukan antara seller dan buyer di bidang pengadaan barang dan jasa. Event GPFE dan HPFE ini kami harapkan bisa mendukung LKPP untuk mempercepat tercapainya target LKPP 1 Juta peserta E-Catalog,†ungkapnya.
Sementara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemerintah mencanangkan target 1 juta peserta E-Catalog untuk pengadaan barang dan jasa.
Sesuai arahan presiden, mayoritas produk pun berasal dari dalam negeri dengan memprioritaskan UMKM dan Koperasi.
“Pemerintah terus berusaha menguatkan sistem pengadaan barang dan jasa, sesuai arah presiden terkait penggunaan produk dalam negeri bisa mendapatkan porsi besar terutama untuk UMKM dan Koperasi,†ungkap Azwar Anas.
Melansir Dari data Biro Humas LKPP, urutan Provinsi yang berhasil melakukan percepatan jumlah pengusaha E-Catalog, yakni Jawa Timur Peringkat 10.555, DKI Jakarta 9.623, Sumatera Utara 6.413, Jawa Barat 6.425, Aceh 2.686, DIY 1.789, Jawa Tengah 1.741, Bali 1.266, Lampung 849, Maluku Utara 582, Banten 499, Sumatera Barat 352, Sulawesi Selatan 446, Nusa Tenggara Timur 257 dan Kepulauan Riau 264.
“Ini mengapa pemerintah menaruh perhatian besar. Ada laporan bahwa alkes yang di E-Catalog lebih mahal dibandingkan yang dijual di luar untuk swasta. Siapa yang menemukan lebih mahal, silahkan melapor pada LKPP,†lanjut Azwar.
Saat ini menurut Azwar, pemerintah telah membekukan lebih dari 11 ribu produk asing yang telah tersubtitusi produk dalam negeri.
Negara memiliki potensi belanja Rp 1100 trilyun dari APBN yang harapannya bisa ditangkap oleh perusahaan dalam negeri dengan produk-produk anak bangsa.
