BANTUL, KRJogja.com - Survei internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul memunculkan empat nama. Popularitas tertinggi ditempati Joko Purnomo (Ketua DPC PDI P Bantul, kemudian Ketua DPC PKB Bantul, Abdul Halim Muslih, Ketua DPC Partai Gerindra Bantul, Drs H Suharsono dan terakhir Bambang Wisnu (BW). Survei dilakukan di 17 Kecamatan dan 75 desa mulai 6-12 Desember 2019 di Bantul dengan 1.365 sample.
“Survei ini kami lakukan dengan metode sederhana dengan melibatkan pengurus Ranting DPC PDI Perjuangan, hasilnya seperti, tingkat popularitas paling atas ditempati Pak Joko Purnomo kemudian, Pak Halim disusul Pak Harsono dan Pak Bambang Wisnu. Nama lainnya memang muncul tetapi yang masuk besar ya itu,†ujar Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Bantul, Kusbowo Prasetyo SH, Jumat (20/12).
Kusbowo mengatakan, hasil survei tersebut nantinya akan coba disinkronkan dengan survei oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Selain itu, dalam menentukan bakal calon yang akan diusung banyak aspek dijadikan pertimbangan.
Survei hanya salah satu instrumen dari berbagai pertimbangan lainnya sebelum balon dikeluarkan. “Survei hanya salah satu pertimbangan, masih banyak aspek untuk mentukan calon yang akan diusung,†jelas Kusbowo. Setelah itu pihaknya akan melakukan pengutan konsolidasi internal partai.
Sementara tidak mau ketinggalan oleh manuver bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati Bantul yang memasang baliho dan posko relawan. Balon Bupati Bantul petahana Drs H Suharsono kini sudah mendirikan posko pemenangan di Jalan Raya Jetis -Manding Dusun Beji, Sumberagung Kecamatan Jetis.
Suharsono mengatakan, jika posko pemenangan sekaligus posko relawan tersebut menempati rumah warga yang rela digunakan untuk posko pemenangan. "Dulu posko pemenangan dan relawan di rumah saya di dekat ISI sekarang pindah di Beji," ujarnya. katanya, Senin (16/12).
Posko itu akan resmi berfungsi awal tahun 2020, sejauh ini masih tahap persiapan saja.
Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Darwinto SH mengatakan, keberadaan relawan bukan ranah partai. Hal tersebut jadi domain para calon bupati atau calon wakil bupati.
