BANTUL, KRJOGJA.com - Turunnya perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2019 memantik kekecewaan sejumlah kader Partai berlambang pohon beringin itu. Sesuai hasil penetapan KPU, perolehan suara Golkar menurun jika dibandingkan pada pemilu 2014. Situasi tersebut akhirnya memunculkan, desakan agar Munas Golkar dipercepat pada Bulan Juli 2019 dari dari rencana awal Desember 2019.
Namun wacana agar Munas Golkar dipercepat ini belum-belum mendapat tentangan keras dari Wakil Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) Drs HM Gandung Pardiman MM. Ketika dihubungi melalui telepon, Gandung Pardiman dengan tegas mengatakan, bahwa dirinya sangat mendukung dan mengusulkan Supaya Munas Golkar digelar sesuai regulasi yakni pada Bulan Desember 2019.
"Saya tegas menolak tentang usulan percepatan Munas Partai Golkar Juli mendatang. Tidak ada alasan Munas Golkar dipercepat sesuai dengan usulan dan gagasan sejumlah kader. Mestinya kita bersyukur karena prestasi Partai Golkar dalam pemilu 2019 ini meraup 85 kursi di DPR RI dan terbanyak kedua atau nomor 2," ujar Gandung Pardiman yang juga anggota DPR RI Partai Golkar dapil DIY, Selasa (28/5/2019).
Gandung menjelaskan, melihat perolehan Partai Golkar cukup baik jika melihat dinamika yang sangat tinggi sebelum pemilu. Bahkan tingkat keterpurukan sangat parah beberapa tahun yang lalu akibat masalah hukum yang mendera pimpinan partai Golkar. Bahkan detik - detik akhir sebelum pemilu, masih muncul masalah hukum yang dialami sejumlah kader golkar.
"Kita tahu beberapa pimpinan dan kader partai Golkar tersangkut masalah hukum. Kondisi itu praktis mempengaruhi Partai Golkar di Pemilu 2019. Termasuk coba lihat, perolehan suara Golkar masih tinggi. Kalau merujuk teori politik, mestinya perolehan Golkar sangat jeblok. Namun realitanya perolehan kursi di DPR RI Partai Golkar masih mampu mengalahkan Partai Gerindra yang punya capres dan cawapres," ujar Gandung.
Sebagai kader Golkar kata Gandung, mestinya memberi apresiasi kepada DPP Partai Golkar dibawah Ketua Umum Airlangga Hartarto dan seluruh pengurusnya serta semua caleg. Karena adanya sejumlah kader Golkar dalam belitan hukum yang merugikan nama Partai Golkar. Tetapi pada pemilu 2019 perolehan Partai Golkar masih tinggi dan perolehan kursi di DPR RI terbanyak kedua dibawah PDIP.
"Saya ingat hasil survey Litbang sebuah media cetak nasional meliris survey Golkar pada kisaran 6 persen dan berada di papan partai tengah. Tapi dibawah pimpinan ketua umum Airlangnga Hartarto Golkar memperoleh 85 kursi di DPR RI dengan perolehan suara 12,31 persen dengan kenaikan 6.31 persen. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri," ujarnya.
