BANTUL, KRJOGJA.com - Angka kemiskinan di Bantul saat ini mencapai 14,07 persen. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditargetkan angka kemiskinan tersebut berada pada kisaran 9 persen.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul akan melakukan validasi data secara terstruktur sebagai bagian menurunkan angka kemiskinan. Atas rencana tersebut, kalangan dewan mendesak Bappeda Bantul supaya tidak cukup hanya melakukan validasi data namun merealisasikan program-program riil.
Hal ini karena keprihatinan mereka karena semakin banyaknya program-program pengurangan angka kemiskinan yang dinilai salah sasaran. Anggota Komisi B DPRD Bantul Yudho P, menuturkan materi RPJMD 2016 tahun ini mengalami perubahan. Salah satu poin yang diubah adalah target penurunan angka kemiskinan.
â€Padahal berlaku tinggal tiga tahun lagi. Sementara menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen per tahun itu berat sekali. Namun herannya program andalan untuk menurunkan bukan pemberdayaan masyarakat tetapi validasi data. Menurut kami ini bukan solusi pengurangan angka kemiskinan,†tegasnya.
Hal berbeda dilontarkan anggota Badan Anggaran DPRD Bantul, H Setiya. Menurutnya, berkaca dari RPJMD DIY, angka kemiskinan DIY berani dipatok hingga 7 persen selama 5 tahun ke depan. Setiya tidak mempermasalahkan patokan tinggi penurunan angka kemiskinan di Bantul.
â€Idealnya ke depan besaran APBD akan banyak diberikan pada pos yang berkontribusi efektif mengurangi angka kemiskinan. Maka dari itu kami sangat berharap Pemkab Bantul mau bekerja keras mengentaskan kemiskinan dengan program riil, bukan hanya bermain data saja,†jelasnya.
Ditambahkan Setiya, harus diakui selama ini masih banyak program yang tidak tepat sasaran. Bahkan tidak jarang membuat orang yang berkecukupan semakin berada, dan membuat warga miskin semakin tidak punya.
â€Coba saja dilihat dari data by name warga yang benar-benar miskin dapat program berapa persen setiap kali penganggaran APBD. Bandingkan dengan warga yang masih berada di atas garis kemiskinan atau tidak miskin, yang sebenarnya mereka bisa berjalan sendiri tanpa didukung dana APBD sekalipun,†urainya.
