BANTUL, KRJOGJA.com - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas Dana Keistimewaan (Danais) yang sudah dikucurkan hingga mencapai Rp 1 trilyun untuk tahun 2018 ini. Salah satu yang mengikuti pertemuan adalah Cholid Mahmud yang merupakan senator DPD RI dari daerah pilih DIY.
Menurut Cholid, dalam pertemuan yang dimpimpin Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo ada 30 Mei 2018 lalu Kemenkeu mengevaluasi bawasanya adanya Danais belum signifikan mengurai kemiskinan di DIY. “Kemenkeu melakukan evaluasi dan mengatakan bahwa adanya Danais belum mengurai kemiskinan, tentu ini sangat menarik bagi kita yang warga Yogyakarta,†ungkapnya pada wartawan dalam diskusi santai Senin (11/06/2018) malam.
Cholid menilai, dari lima aspek yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) selama ini praktis hanya bidang kebudayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itupun menurut dia baru sebatas hal-hal fisik yang terlihat saja. Penyebab inilah yang juga kemudian dikorelasikan dengan indikasi belum signifikannya penguraian kemiskinan di DIY terbukti masih tingginya persentase hingga 12,5 persen atau lebih dari angka nasional (10,12 persen tahun 2017).
“Sekarang masyarakat bersentuhannya misalnya hanya lewat kelompok kesenian yang meminta gamelan atau diikutkan kirab budaya. Baru hal-hal kebudayaan saja memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sementara empat lainnya elitis saja. Muncul pertanyaan, apakah kebudayaan hanya hal-hal itu saja,†sambung pria yang memastikan diri mencalonkan kembali di kontestasi DPD RI 2019.
Cholid berpandangan, saat ini pintu-pintu dalam bidang kebudayaan di mana Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Kebudayaan telah disahkan DPRD DIY bersama Pemda belum sepenuhnya terbuka. Ada kesan kehati-hatian dari DPRD maupun Pemda meski di sisi lain masyarakat ingin segera bisa mengakses dana Rp 1 Trilyun tersebut.
“Kalau masyarakat di tingkat desa harapannya diberi slot danais untuk pemberdayaan, misalnya secara ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat. Titik inilah yang dirasa belum ditemukan. Pemda terkesan sangat hati-hati namun di sisi lain masyarakat tak mau tahu, adanya danais ya pikirannya untuk menyejahterakan,†ungkapnya lagi.
Dari hasil pertemuan dengan Kemenkeu tersebut, Cholid berharap ada langkah nyata dari Pemda DIY bersama DPRD untuk mencari pembuka pintu akses untuk masyarakat. Terlebih kini Pemda memiliki Asisten Bidang Keistimewaan dan Paramparapraja yang bertugas memberikan masukan dan langkah strategis pada Gubernur DIY.
“Seharusnya memang segera dibuka pintu agar bisa langsung ke bawah sehingga keistimewaan DIY bisa terasa betul di masyarakat. Apalagi kan sudah ada tim keistimewaan yang punya kapasitas untuk hal tersebut,†pungkasnya. (Fxh)
