Soal Pabrik Aspal, Dewan: Pemkab Jangan Sembrono

BANTUL (KRJogja.com) - Penolakan terhadap rencana Pemkab Bantul membangun kembali pabrik Asphal Mixing Plant (AMP) atau unit produksi pencampuran aspal terus mendapat penolakan dari masyarakat. Tidak hanya warga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bantul juga mulai bergerak membantu rakyat agar bebas dari dampak negatif hadirnya AMP. 

Meski pendirian AMP tersebut secara finansial menguntungkan bagi pemerintah daerah. Namun dari aspek lingkungan sekitar, mulai dari kehidupan masyarakat, pendidikan serta pesantren jadi pihak paling dirugikan.   

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Bantul (GMPB), Ratno Suyadi kepada wartawan disela buka bersama di Pandak, Selasa (29/50 mengatakan, pihaknya secara terang-terangan mendukung aspirasi warga di sekitar berdirinya AMP. Ratno beranggapan, rencana Pemkab Bantul untuk mendirikan kembali AMP justru menjadi ancaman  bagi warga. Karena polusi ketika AMP beroperasi jelas berdampak pada kesehatan warga di sekitar pabrik AMP. 

Berita terkait: 

Pilih Investor Luar, GMPB Tuding Bupati Bantul Ingkar Janji

Berdirinya AMP itu tidak hanya mengolah aspal, tetapi ada kemungkinan juga menggiling batu.  "Masyarakat di Bungsing Guwasari Pajangan sudah merasakan bagaimana beratnya menjalani hidup disekitar AMP. Bahkan ada warga sampai batuk berdarah akibat polusi dari AMP," ujarnya.

Sementara dari kalangan anggota DPRD Bantul berharap Pemkab membuat kajian matang kaitannya dengan pendirian AMP di Dusun Bungsing Pajangan. Langkah itu dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan ketika pabrik beroperasi. 

Ketua Komisi C DPRD Bantul, Wildan Nafis SE mengungkapkan, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah dalam mengoptimalkan asetnya. Tetapi upaya menambah PAD tidak bisa ditempuh secara sembarangan. Sehingga program pendirian AMP harus sesuai aspek legalitas yang dimulai dari masalah perizinan.