BANTUL,KRJOGJA.com - Kondisi sekarang sangat diperlukan gerakan secara massif untuk merawat nilai-nilai Pancasila ditengah kehidupan berbangsa bernegara. Langkah tersebut sangat penting untuk keutuhan NKRI ke depan. Selain itu, dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) diharapakan tidak sebatas seremonial belaka. TetaPi benar-benar dilaksanakan dan berfungsi. Karena disadari atau tidak setelah reformasi 1998 Pancasila seolah disingkirkan.
Hal tersebut mengemuka dalam acara sosialisasi 4 pilar, di Kampus Mercu Buana Yogyakarta Jalan Wates Argomulyo Sedayu Bantul, Jumat (9/6/2017). Hadir sebagai narasumber Sekretaris PC Muslimat NU Kabupaten Gunungkidul, Retno Ningsih SPdI MM Pd, Syaifudin serta Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi. Acara itu juga dihadiri Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Dr Alimatus Sahrah MSi MM.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Mbak Titiek Soeharto sangat mendukung dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang baru dilantik presiden. "Saya menyambut baik saol pembentukan UKP-PIP, tetapi itu jangan sekedar seremonial," ujar Titiek usai acara Sosialisasi empat pilar di Kampus Mercu Buana Yogyakarta.
Pembentukan UKP-PIP diharapkan tidak saja hanya seremoni semata, tetapi benar-benar bisa menghidupkan lagi Pancasila ditengah masyarakat yang kian luntur.
"Sejak awal reformasi pancasila mulai disingkirkan tugas UKP-PIP untuk menghidupkan lagi pancasila," ujarnya.
UKP-PIP ini diharapkan merumuskan dan menghidupkan kembali mata pelajaran PMP dengan sasarannya pelajar sekolah dasar atau anak kecil dan tidak hanya orang dewasa saja.
Sementara Retno mengungkapkan, sekarang ini sangat dibutuhkan gerakan untuk merawat nilai nilai Pancasila. Mulai dilingkungan keluarga hingga ditataran lebih luas lagi yakni dikehidupan berbangsa bernegara.
Persoalannya gaya hidup masyarakat memang harus diubah, karena pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini juga berpengaruh terhadap pengamalan nilai nilai Pancasila.