Krjogja.com - Bantul - Berbagai langkah ditempuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam perhelatan Pilkada Bantul November 2024 mendatang.
Sejumlah elemen masyarakat dirangkul agar pesta demokrasi tersebut berjalan lancar. Salah satunya dengan para penyandang disabilitas dan kelompok perempuan berbasis kewilayahan maupun keagamaan. Bahkan akhir pekan lalu Bawaslu Bantul menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif refleksi pelibatan kelompok rentan dalam pengawasan partsidiptif pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, S Ant M IP, Sabtu (20/7) mengatakan, pihaknya juga melibatkan kelompok rentan tersebut sebagai upaya implementasi dalam pengawasan partisipatif, sehingga mereka bisa terhubung. Artinya langsung terhubung dengan pengawas dari Bawaslu Bantul. Sejauh ini pengawas dari Bawaslu sudah terbentuk mulai pengawas Tingkat kecamatan, dan Panwaslu Desa (PKD).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program Penjaminan Bagi Puluhan Pelaku UMKM di Yogyakarta
Didik mengatakan, dengan kolaborasi tersebut diharapkan berhasil menanggulangi terjadinya potensi pelanggaran dan berbagai problematika Pilkada Bantul. Kebijakan tersebut sebagai langkah antisipasi sejak dini jangan sampai hal tidak dinginkan terjadi.
Menurut Didik, merujuk analisa dan pengalaman sebelumnya, potensi pelanggaran dalam Pilkada Bantul bisa terjadi. “Kesimpulan ini berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah tahun-tahun sebelumnya. Potensi makin terbuka jika pasangan calon bupati dan wakil bupati itu hanya ada dua calon. Potensi gesekan antar pendukung harus diwaspadai karena mereka saling berhadap-hadapan,” ujarnya.
Dijelaskan, dalam perhelatan Pilkada 2015 dan 2020, sebenarnya dinamika politik di Bantul cukup menghangat cenderung panas. Kondisi tersebut potensi kerawanan yang timbul justru gesekan antar pendukung. Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib sebelumnya mengatakan, program pengawasan partisipatif yang diinisiasi Bawaslu Kabupaten Bantul dapat mendorong masyarakat terlibat aktif melakukan pengawasan jalannya Pilkada.
Baca Juga: Partai Ummat Mau Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Amien Rais : Ada Syaratnya
Muhammad Najib mengajak masyarakat ikut merasa memiliki pemilu, sehingga dorongan ikut mengawasi semakin kuat. Sehingga masyarakat bisa memahami bahwa hasil dari proses demokrasi tersebut manfaatnya tidak langsung didapatkan.
“Tentu akan beda bila disandingkan dengan keamanan, jika disebuah kampungnya terjadi tindak kriminalitas masyarakat terganggu karena terancam bisa menjadi korban pencurian. Lain dengan demokrasi dianggap dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung. Terkait proses demokrasi masyarakat akan terkena dampaknya. Misalnya yang wakil-wakil yang tidak berpihak pada Masyarakat, sehingga kebijakannyapun tidak akan berpihak ke masyarakat," ujarnya.(Roy)
