Krjogja.com - BANTUL - Pengurangan risiko atau mitigasi bencana merupakan prioritas yang tak bisa ditawar. Semua unsur tanggap bencana harus mampu mengindentifikasi bencana dan meningkatkan peringatan dini, meminimalisir faktor-faktor resiko yang dapat menimbulkan bencana serta memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih pada apel kesiapsiagaan bencana yang digelar di Lapangan Trirenggo Bantul diikuti TNI- Polri, Tagana, BPBD, FPRB, PMI dan unsur relawan se kabupaten Bantul.
Baca Juga: Peringati HKN 2025, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Gelar Aksi Pengabdian untuk Kesehatan Negeri
Bupati Bantul menyoroti paradigma baru tentang penanggulangan bencana di hadapan seluruh unsur tanggap bencana seperti BPBD hingga komunitas relawan.
Dari yang bersifat responsif menjadi preventif . Dari yang bersifat sektoral menjadi multisektoral. Dari yang bersifat inisiatif menjadi pemerintah, semuanya menjadi tanggungjawab bersama.
"Kita juga harus cerdas dan inovatif dalam membangun dan menciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan," ungkap Bupati Bantul.
Apel siaga kali ini selain melaksanakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No 300.2.8/9333/SJ tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi , juga bentuk kesadaran Bantul sebagai wilayah dengan banyak potensi bencana.
Baca Juga: 'Botanical Journey' Ajak Anak Mengenal Alam Lebih Dekat
"Maka kami tetapkan masa tanggap darurat bencana sejak 21 November sampai 5 Desember 2025. Jika nanti ternyata dalam kurun waktu 14 hari tersebut dirasa belum cukup, akan kita perpanjang lagi," papar Bupati Bantul.
Dalam apel kali ini, para relawan juga melakukan uji ketangkasan dengan lomba bongkar pasang peralatan penanganan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul., Mujahid Amirudin berharap tidak hanya peralatan kebencanaan yang berfungsi dengan baik. "Tetapi teknis dan operasional di lapangan oleh relawan juga dapat dilakukan dengan baik," katanya. (Jdm)
