Krjogja.com - BANTUL - Bawaslu Bantul menggelar Media Gathering dan Expose Hasil Pengawasan Pemilu 2024 di Ros In Hotel Rabu (27/12/2023) diikuti 52 peserta, meliputi wartawan yang bertugas peliputan di wilayah Bantul dalam wadah Forum Pewarta Bantul (FPB), pengurus Bawaslu Bantul dan anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas se Kabupaten Bantul.
Kegiatan tersebut mengetengahkan diskusi tentang peran media massa dalam pengawasan Pemilu. Menghadirkan nara sumber Dr Mohammad Zamroni SSos I MSi.
Menurut Dr Zamroni , ada fenomena baru di sistem demokrasi di Pemilu 2024, yang konstruksi di masyarakat kita adalah adanya politik dinasti. Menurut Zamroni kalau dalam konsepsi literatur kita, demokrasi dinasti politik itu tidak ada.
Baca Juga: Delapan Desa di Banyumas Status Bahaya Narkoba
Karena kita menganut demokrasi bukan sistem kerajaan , tetapi konsep dinasti itu yang kemudian ditampilkan dalam sistem demokrasi sebagai bagian pengambilalihan kekuasaan , kekerabatan atau kekeluargaan.
"Itu yang kemudian disebut sebagai demokrasi sistem dinasti. Bagaimana kita menyikapinya itu. Tentu sistem dinasti politik atau sistem pengambilalihan kekuasaan melalui sistem kekerabatan atau kekeluargaan itu tidak ada dan tidak dibenarkan dalam konstruksi keilmuan apapun, maupun dalam realita di masyarakat itu tidak diberbolehkan," jelasnya.
Kenapa? Karena semua masyarakat kita punya hak yang sama, bukan karena bagian dari keluarga X atau bagian dari kekuasaan X . Kemudian ia butuh mengambil kekuasaan itu dengan cara kekeluargaan atau kekerabatan itu.
Baca Juga: Kejurda Sepatu Roda Antarklub DIY 2023 Libatkan 177 Pesepaturoda Tanpa Atlet PON
Sehingga yang harus diwaspadai adalah bagaimana menafsirkan dinasti politik itu, kemudian mendudukkan kepada masyarakat bahwa dinasti politik itu tidak ada.
Kalau ada pelaku - pelaku yang mencoba untuk dilakukan dalam sistem demokrasi kita itu yang kemudian kita lawan, kita tentang, karena tidak dibenarkan.
"Bagaimana caranya ? Memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pendidikan politik yang sesungguhnya. Yakni dengan meninggalkan konsep- konsep dinasti politik .
Sementara dalam kesempatan tersebut, anggota Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, Muhammad Rifki Nugroho berharap kepada awak media di Bantul, bisa bekerjasama melakukan pengawasan Pemilu 2024 dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan netral. (*)