KRJogja.com- BANTUL - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meninjau Dam atau Groundsill di Sungai Progo wilayah Trimurti Srandakan Bantul yang jebol karena dihantam banjir.
Karena jebolnya Groundsill yang berfungsi sebagai pengaman konstruksi jembatan Srandakan II tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan status tanggap darurat karena jebolnya Dam tersebut, agar perbaikan segera dilakukan. Karena jika tidak segera bisa mengancam keselamatan konstruksi jembatan Srandakan, yang merupakan bangunan vital penghubung wilayah Kabupaten Bantul dengan Kulonprogo.
Baca Juga: Perkuat Ekosistem, Menkop Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi
Bupati Bantul saat mendampingi Menteri PU Dody , mengungkapkan akan segera menerbitkan status tanggap darurat.
" Status tanggap darurat ini penting, karena jebolnya Dam ini bisa berdampak banyak hal, terutama keselamatan Jembatan. Juga berkaitan dengan ribuan hektare lahan pertanian di wilayah Srandakan" papar Halim saat di lokasi Groundsill yang jebol Senin (27/1).
Menurut Halim, hal yang mengakibatkan rusaknya Groundsill, karena adanya peningkatan debet air dan pengendalian penambangan pasir di dan hilir yang berdampak terhadap kekuatan Groundsill.
Baca Juga: Perubahan Kebijakan Perpajakan 2025 Jadi Perhatian Pengusaha dan Masyarakat Umum
"Karena itu perlu adanya larangan penambangan pasir dari wilayah Srandakan sampai muara sungai Progo," tegasnya.
Sementara menurut Menteri PU Dody Hanggodo, perbaikan kembali Groundsill yang ambrol ini harus segera dilakukan karena kondisinya sudah darurat. " Jika tidak segera diperbaiki akan berdampak terhadap jembatan Srandakan dan Pandansimo," ungkap Menteri.
Masih menurut Menteri PU, ada beberapa hal yang menyebabkan jebolnya Groundsill, diantaranya aktivitas penambangan pasir di sekitar lokasi Groundsill yang terus menerus tidak memperhatikan kondisi dan keselamatan Groundsill.
Sehingga penambangan pasir yang di aliran Sungai Progo sekitar bangunan Groundsill sangat berdampak kepada arus sungai dari hulu ke hilir. "Karena itu perlu penertiban atau aturan penambangan pasir yang harus ditaati.
Nanti akan saya diskusikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, ini perlu ada kajian terkait penambangan pasir untuk rakyat, bukan untuk pengusaha besar," imbuhnya. (Jdm)