Krjogja.com - PURBALINGGA - Data dari Badan Pusat Statisti (BPS) menunjukkan pada tahun 2022 masih terdapat 2,19 persen warga miskin ekstrim di Purbalingga. Karenanya, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama-sama memprioritaskan intervensi terhadap 2,19 persen warga tersebut.
"Setidaknya tahun 2023 nanti angka kemiskinan ekstrim bisa diturunkan. Misalnya di angka 1,05 persen atau 1,1 persen," tutur Bupati saat mendapat kunjungan Staf Khusus Presiden RI, Deputi KemenkoPMK RI dan sejumlah Direktur BUMN di Gedung Graha Adiguna, Rabu (09/11/2022).
Data kemiskinan ekstrim di Purbalingga sebesar 2,19 persen yang dihimpun BPS itu didasarkan pada pendataan sampling, sehingga tidak merinci hingga data by name by address. Kendati demikian KemenkoPMK telah memiliki Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang memuat data kemiskinan by name by address.
Berdasarkan data P3KE, di Purbalingga terdapat 45.284 keluarga yang masuk ke dalam Desil 1 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dalam hal ini, data tersebut dikaitkan dengan warga dengan miskin ekstrim.
"Jadi besok data 45 ribu by name by address dibuka. Nantinya intervensi kegiatan-kegiatan diarahkan ke sana. Dan nanti dari 45 ribu itu kita lihat mereka itu butuhnya apa, apakah RTLH atau kredit usaha dan sebagainya, nanti kita identifikasi," ujarnya.
Disamping menyoroti data tersebut, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DisosdaldukKBPPPA) Purbalingga, menemukan masih ada 7 ribu warga miskin (masuk Desil 1 - 4) yang belum menerima bantuan dari pusat seperti PKH maupun BPNT. Karena itu, Bupati juga menginstruksikan verivikasi dan validasi terhadap 7 ribu warga tersebut.
"Saya yakin kemiskinan ekstrim bisa teratasi bila bantuan-bantuan yang selama ini diberikan tepat sasaran," ujarnya.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta mengarahkan agar Bupati segera menetapkan nama dan alamat valid warga yang termasuk dalam miskin ekstrim. Bila memungkinkan, pada akhir bulan November Bupati bisa menetapkan dalam SK.
Arif Budimanta menyebutkan, warga miskin ekstrim yakni yang memiliki pendapatan 1,9 US Dollar per kapita per hari atau Rp 11.000 per hari atau Rp 330.000 per bulan atau kurang. Selain data Arif juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi.
"Membantu akses pasar produk UMKM, scaling up brand produk daerah hingga bisa ekspor dan sebagainya," ujarnya. (Rus)
