Krjogja.com - PURBALINGGA - Skor MCP (Monitoring Centre For Prevention) Purbalingga tercatat 79,12 Persen, pada 14 September 2022. Dengan prosentasi itu, Purbalingga menempati peringkat keempat di Jateng dan peringkat 18 tingkat nasional.
"Alhamdulillah, dengan skor itu, Kabupaten Purbalingga mendapatkan apresiasi dari KPK," tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pada rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyerahan Raperda APBD 2023, Rabu siang (28/9/2022).
MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Pengguna aplikasi itu juga meliputi pemerintah daerah.
Bupati menyebutkan, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD 2023, RPABD tahun 2023 masih diarahkan untuk pemulihan ekonomi daerah serta penanganan infrastruktur prioritas dan mendesak.
Pemkab, ujar Bupati Tiwi, juga mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang tahapannya akan dimulai di tahun 2023.
Pada kesempatan itu, bupati menyebutkan estimasi pendapatan daerah keseluruhan tahun 2023 Rp 1,98 Triliun. Dibanding APBD murni 2022, angka itu lebih kecil Rp 36,4 miliar. "Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 ditargetkan meningkat Rp 10,73 Miliar menjadi Rp 295,95 Miliar," ujarnya.
Pendapatan Transfer diproyeksikan Rp1,67 Triliun. Angka itu lebih rendah Rp 42,40 Milyar dibandingkan APBD murni tahun 2022."Informasi dari pemerintah pusat, bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan," ujarnya.
Sedangkan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp11,31 Miliar. Nilai tersebut lebih rendah Rp 4,67 Miliar dibanding dengan APBD murni tahun 2022 karena pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program upland disesuaikan dengan AWP yang telah ditetapkan. (Rus)
