PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Purbalingga tahun 2021 mencapai Rp 224.246.511.372. Angka itu naik signifikan dibanding SiLPA tahun sebelumnya yang hanya Rp 179.575.632.903. Wahasil, kenaikan SiLPA yang besar itu menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD.
“SILPA sebesar Rp 224.246.511.372 pada 2021 karena adanya realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya RSUD Goeteng Tarunadibrata dan RSUD Panti Nugroho yang bersumber dari klaim penanganan covid-19 tahun 2020 dan 2021 pada akhir tahun anggaran,†tutur Asisten Pemerintahan dan Kesra, Imam Wahyudi, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan ageda jawaban Bupati Purbalingga atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Jumat siang (17/6/2022).
Imam yang dalam rapat paripurna itu mewakili Bupati Purbalingga menambahkan, saat menyusun APBD Perubahan 2021, belum memasang target pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan covid-19. Karena masuk di akhir tahun anggaran, pendapatan itu tidak  bisa digunakan pada tahun berjalan dan menjadi SILPA.
Terkait prioritas penggunaan alokasi belanja daerah, Imam menyebutkan pembangunan 2021 diarahkan pada 5 item. Yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan proporsi 56 persen, pelayanan publik (30 persen), percepatan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan wilayah (8 persen), prioritas pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (5 persen) dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan (1 persen).
Bupati, lanjut Imam, juga menerima dan memperhatikan semua saran dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan. Teknis yang lebih rinci akan dibahas pada rapat komisi dan badan anggaran.
Rapat Paripurna kali ini merupakan lanjutan dari Rapat paripurna Kamis (16/6/2022) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Aman Waliyudin. Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra R Imam Wahyudi yang mewakili Bupati, para wakil Ketua DPRD dan anggota serta para kepala OPD. (Rus)
