CILACAP, KRJOGJA.com - Aksi penolakan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok duduk di kursi direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero) merembes ke daerah. Dari 16 serikat pekerja Patra yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di pekerja kilang minyak Cilacap menyatakan menolak tegas kehadiran mantan Gubernur DKI ke dalam BUMN migas itu, kendati dalam pernyataan sikapnya itu tidak menunjuk langsung Ahok, namun kriteria yang disampaikan sudah mengarah ke BTP.
"Menyikapi perkembangan issue tentang rencana penunjukan dewan direksi dan jajaran komisaris Pertamina oleh kementrian BUMN, Serikat Pekexja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) menyampaikan hal-hal,"ujar Ketua Umum SPP PWK, Titok Dalimunthe kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Diantaranya, sebagaimana sebelumnya, SPP PWK berkomitmen untuk selalu kritis dalam proses pemilihan jajaran Direksi/ Komisaris untuk mendapatkan jajaran direksi yang jujur, kuat, berani dan tidak lagi mencari kekayaan dari jabatannya, jauh dari kepentingan politik dan kekuatan tertentu, mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara, aspiratif terhadap suara dan kepentingan pekerja.Â
Untuk itu, Serikat pekerja menolak tegas siapapun calon Direksi/ Komisaris yang memiliki track record buruk, yang masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang secara hukum pemah berstatus sebagai narapidana. Sikap penolakan serikat pekerja tersebut semata mata didasari pada tuntutan profesionalisme, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/ MBU/ 02/ 2015 dinyatakan bahwa siapapun yang masuk ke jajaran Direksi/Komisaris harus mempunyai , keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Â
"Memang Serikat pekerja tidak berkepentingan menolak masuknya orang per orang, namun menolak dengan tegas karakter, attitude dan latar belakang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jajaran direksi/komisaris Pertamina,"lanjutnya.Â
Menurutnya, Serikat pekerja mendorong kementrian BUMN dengan nahkoda menteri BUMN yang baru untuk tidak lagi melempar wacana yang menimbulkan polemik di masyarakat, karena masih banyak PR BUMN baik terkait sinergitas antar BUMN, maupun BUMN yang masih merugi yang perlu segera diselesaikan, serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan besar untuk memajukan BUMN, agar terpandang di tingkat nasional maupun intemasional. (Otu)
