PURWOKERTO, KRJOGJA.com - Agar masyarakat untuk cepat memperoleh akses, terhadap produk dan jasa keuangan, sehingga akan meningkatkan taraf hidup, maka peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus semakin efektif.
Penjelasan itu, disampaikan Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, Rabu (12/2/2019) saat ditemui di sela rapat koordinasi TPAKD se-Jawa Tengah di salah satu hotel Purwokerto.
Menurutnya berdasarkan data 2016 tingkat inklusi keuangan nasional baru sekitar 68 persen. "Kemudian pada tahun ini, inklusi keuangan ditarget meningkat hingga 75 persen," kata Sarjito.
Dia menjelaskan pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo, memerintahkan pencapaian inklusi keuangan sebesar 75 persen sehingga OJK akan terus mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat. Sebab, inklusi keuangan tidak hanya pemegang rekening, tapi meliputi banyak hal, seperti pembiayaan serta layanan jasa keuangan yang berskala mikro. Â
"OJK merupakan lembaga yang mengawasi seluruh sektor lembaga jasa keuangan, baik bank, pasar modal, maupun nonbank," ungkapnya. Kemudian TPAKD juga merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh gubernur se-Indonesia agar akes keuangan dipercepat. Apabila masyarakat atau daerah tidak punya akses keuangan yang bagus, bagaimana mau membangun perekonomian.Â
Dia menambahkan OJK ingin TPAKD yang didalamnya terdapat banyak elemen pemangku kepentingan dapat memberikan bantuan kepada daerah, bukan berupa uang tunai tapi apa masalah daerah, sehingga daerah itu belum maju. (Dri)
