Krjogja.com - PURWOKERTO - Profesor, Dosen, Tenaga didik, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang tergabung dalam Laskar Poetra Soedirman, Rabu (07/02/20224) sore melakukan aksi Deklarasi Poetra Soedirman Menggugat yang digelar di depan Patung Jenderal Soedirman kampus Unsoed. Dalam aksinya mereka mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Koordinator Laskar Poetra Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan deklarasi tersebut digelar karena memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mendekati perhelatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Baca Juga: Gus Iqdam Bagikan Solusi untuk Hidupmu yang Selalu Terbelenggu Dalam Kesusahan
"Kami Laskar Poetra Soedirman yang terdiri dari profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Kemudian mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara profesional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.
Ketiga, mengimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab.
"Keempat, mendesak kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel," katanya.
Baca Juga: Sinopsis Film Close, Tentang Ujian Persahabatan
Permintaan kelima mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika, dan hukum guna menciptakan tertib sosial.
Mereka juga mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.
Selanjutanya mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan
"Jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos," kata Guru Besar Ilmu Hukum Unsoed itu. (Dri)
