Krjogja.com-PURWOKERTO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, melalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banyumas, Senin (10/6/2024) menggelontorkan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) sebesar Rp 1.941.592.000
Bantuan keuangan itu diberikan kepada 9 Parpol yang memiliki wakilnya di DPRD Banyumas hasil Pemilu tahun 2019 dengan rincian bantuan Rp 3.000 kali suara sah.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono saat dikonfirmasi seusai memberikan bantuan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (10/6/2024) sore menjelaskan ke 9 Parpol yang menerima bantuan keuangan yakni PDIP Rp.687.556.000, PKB Rp.319.744.000, Partai Golkar Rp.222.820.000, Partai Gerindra Rp.193.460.000, PKS Rp.135.442.000, PPP Rp.104.368.000, Partai Nasional Demokrat Rp.103.158.000, Partai Amanat Nasional Rp.100.580.000 dan Partai Demokrat Rp.74.464.000.
"Saya mengharapkan bantuan keuangan untuk parpol digunakan untuk pendidikan politik. Salah satunya bagaimana kampanye yang membuat lubang isu-isu politik pembangunan lokal," ungkapnya.
Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, dalam sambutanya menekankan mengenai bantuan keuangan parpol, diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
"Baru selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 78 tahun 2020," jelasnya.
Hanung, menambahkan partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat.
Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik berperan dalam menyerap, menyampaikan, bahkan mendesakkan aspirasi masyarakat untuk dibuat kebijakan pemerintah.
“Melalui kegiatan ini, semoga dapat kita manfaatkan untuk menyatukan komitmen dan tekad bersama guna memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang semakin melek politik, yang mampu menjaga kondusifitas daerah di tengah suasana demokratisasi yang sedang berlangsung,” pinta Hanung.(Dri)
