KRJogja.com - PURWOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas menggelar patroli pengawasan selama masa tenang Pilkada serentak dengan menggunakan konvoi motor pada Minggu (24/11/2024).
Kegiatan ini diawali dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Banyumas, Imam Arif Setiadi, di kantor Bawaslu Purwokerto.
Dalam sambutannya, Imam menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif selama masa tenang, sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk memastikan alat peraga kampanye (APK) telah bersih dari ruang publik.
“Setelah apel pagi ini, kita akan melaksanakan patroli di empat wilayah, yakni Purwokerto Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Kita semua harus memastikan bahwa alat peraga kampanye sudah tidak ada di tempat umum. Jika masih menemukan alat peraga yang terpasang, segera copot atau dokumentasikan dengan foto sebagai bukti pelanggaran,” tegas Imam.
Usai apel, para petugas langsung berpatroli menggunakan kendaraan bermotor. Mereka menyusuri berbagai jalan protokol, area strategis, dan lingkungan padat penduduk untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan kampanye. Patroli ini juga melibatkan tim gabungan dari Panwaslu Kecamatan dan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan.
Selain memantau alat peraga, Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran kampanye, baik berupa pembagian sembako, penyebaran bahan kampanye, maupun politik uang. Semua laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Imam menambahkan bahwa masa tenang adalah momen penting untuk menciptakan suasana yang netral dan damai menjelang hari pemungutan suara. Oleh karena itu, seluruh pihak, termasuk masyarakat, diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban.
“Kami ingin memastikan Pemilu di Banyumas berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Mari bersama-sama kita sukseskan Pemilu ini dengan menjaga ketertiban dan mematuhi aturan,” ujar Imam.
Patroli pengawasan ini akan terus dilakukan hingga masa tenang berakhir, dengan harapan tidak ada lagi pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi.(Dri)
