KRjogja.com - PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir sebagai langkah tegas memberantas parkir liar yang makin meresahkan.
Tak hanya itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono juga menginstruksikan pengamanan data secara ketat dengan larangan keras terhadap permintaan data tanpa prosedur.
Hal itu ditegaskan Bupati Sadewo dalam rapat konsolidasi bersama Forkopimda, kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Banyumas yang digelar di Ruang Joko Kahiman, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga: UMKM Madu Lokal Naik Kelas! Tembus Pasar Global Berkat Dukungan BRI
“Saya tidak akan biarkan perangkat desa dan OPD ditekan oleh oknum mana pun. Semua permintaan data strategis wajib seizin saya sebagai Bupati. Tidak ada kompromi,” tegas Sadewo.
Menurutnya, banyak permintaan data yang disampaikan langsung ke desa dan instansi tanpa dasar jelas, bahkan dengan intimidasi. Untuk menangkal itu, Pemkab bersama Forkopimda sepakat menerbitkan dokumen Kesepakatan Bersama yang akan dipasang secara resmi di seluruh kantor publik, mulai dari desa, sekolah, hingga kecamatan.
Satgas parkir melibatkan Pemda, TNI, Polri, dan Denpom. Masalah lain yang disorot tajam adalah parkir liar, terutama di Kota Purwokerto yang disebut Sadewo sudah layak dijuluki “Kota Sejuta Parkir”.
Baca Juga: Drone Tempur Karya Anak Bantul Sedot Perhatian di Indo Defense 2025
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi benalu ekonomi lokal. Kita bentuk Satgas Parkir, melibatkan Pemda, TNI, Polri, dan Denpom. Ini bukan formalitas,” tandasnya.
Meski sempat muncul wacana pembentukan Satgas Premanisme, Sadewo menilai situasi Banyumas relatif kondusif. Ormas-ormas lokal dinilai sudah kooperatif melalui wadah Paguyuban Ormas dan Elingmas.
“Premanisme tetap kita waspadai. Tapi saat ini yang benar-benar darurat adalah soal parkir dan perlindungan data. Satgas bisa digabung, yang penting efektif dan bergerak cepat,” ungkapnya.
Langkah-langkah ini menjadi penanda era baru penertiban dan penguatan tata kelola pemerintahan di Banyumas. Tak hanya di atas kertas, tapi langsung menyentuh persoalan riil yang dirasakan masyarakat sehari-hari.(Dri)