Rencana Pembukaan Prodi Dokter Spesialis, Fakultas Kedokteran Unsoed Terhambat Pihak RSUD Margono

Photo Author
- Jumat, 26 September 2025 | 14:15 WIB
Fakultas Kedokteran Unsoed Purwokerto.(Foto: Ist)
Fakultas Kedokteran Unsoed Purwokerto.(Foto: Ist)
 
Krjogja com- ​PURWOKERTO-Rencana mulia Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, untuk menambah program studi (prodi) spesialis, yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan nasional, kini terganjal masalah tak terduga. 
 
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang menjadi mitra utama Fakultas Kedokteran Unsoed justru menolak dengan tegas.
​Polemik ini mencuat setelah pihak RSUD Margono mengirimkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang isinya meminta penundaan pembukaan Prodi Bedah. 
 
Penolakan ini disebut berasal dari para dokter bedah di rumah sakit tersebut yang merasa tidak sanggup atau tidak bersedia menjalankan program. Situasi ini memicu kebingungan dan kekecewaan di kalangan akademisi Unsoed.
 
​Dekan Fakultas Kedokteran Unsoed, Dr. dr. Rudi Prihatno, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai, sikap RSUD Margono sangat aneh dan tidak wajar, terutama jika dibandingkan dengan rumah sakit lain seperti RSUD dr. Moewardi yang justru antusias mendukung program serupa. “Ini aneh. Bagaimana bisa kebijakan pemerintah pusat terhambat hanya karena keberatan segelintir dokter?” ungkap Rudi, Jumat (26/9/2025).
 
 
​Menurutnya, penolakan ini merupakan bentuk penghalangan terhadap program pemerintah yang bertujuan menambah jumlah dokter spesialis di Indonesia. Ia bahkan tak segan menyebutnya sebagai upaya "menjegal kebijakan nasional." Rudi menekankan bahwa Direktur rumah sakit seharusnya memiliki kewenangan dan ketegasan untuk mendukung program strategis seperti ini.
 
 
​Persoalan ini ternyata tidak hanya terjadi pada Prodi Bedah, melainkan juga pada rencana pembukaan prodi spesialis penyakit dalam. Rudi Prihatno mengungkapkan bahwa informasi mengenai penolakan dari RSUD Margono telah sampai ke telinga para pejabat kementerian dan akan diteruskan hingga ke Presiden. 
 
Pihak Unsoed bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dengan argumen bahwa penolakan ini menghambat implementasi pendidikan kedokteran yang seharusnya bisa memperkuat sistem layanan kesehatan nasional.
 
Meskipun menghadapi rintangan besar, Unsoed berkomitmen penuh untuk tetap melanjutkan program ini sesuai dengan arahan pemerintah. 
 
Tujuannya jelas, yaitu untuk menghasilkan lebih banyak dokter spesialis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memperkuat infrastruktur layanan kesehatan di daerah. “Kami akan terus berusaha maksimal menjalankan amanah ini,” pungkas Rudi.(Dri)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Agusigit

Tags

Rekomendasi

Terkini

4 Orang tewas, Truk Tangki Seruduk Minibus di Cilacap

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:41 WIB
X