CILACAP, KRjogja.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Universitas Jenderal Soedirman untuk memperkuat pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Kerja sama kedua lembaga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed di Cilacap, Jumat (26/03/2021).
"Dalam rangka melaksanakan pendekatan pencegahan IUU fishing, KKP terus bersinergi dengan berbagai institusi. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini semakian memperkuat pemberantasan IUU fishing", ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta.
Menurutnya, kerja sama itu dirancang untuk mendukung program-program pencegahan dan penyadartahuan termasuk "PSDKP Mengajar", maupun pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwamas).
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya dukungan dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan. "Dalam penanganan tindak pidana kami tentu membutuhkan saksi ahli yang mudah-mudahan bisa didukung dari Unsoed", jelas Suharta.
Sedang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsoed, Rifda Naufalin mengatakan, sebagai penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi, LPPM U siap berkolaborasi dengan KKP dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan Perikanan. "Kami memiliki Pusat Studi Biosains Maritim yang memang fokus pada bidang kelautan dan perikanan, kami siap mendukung", ujar Rifda.
Upaya membangun sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus dilakukan Ditjen PSDKP-KKP. Selain menggandeng sejumlah Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Ditjen PSDKP juga menggandeng Lembaga Pendidikan serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing. (Otu)