Krjogja.com, PURBALINGGA - DPRD Purbalingga menyetujui Rancangan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Bambang Irawan melalui juru bicaranya Puput Adi Purnomo mengingatkan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi agar meningkatka kualitas kinerja Oeganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelayanan kepada masyarakat di Purbalingga.
"Kami juga menyarankan pemerintah memberikan perhatian kepada orang tua yang anaknya akan melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA, baik masalah zonasi maupun biaya pendidikan," tutur Puput dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD, Kamis siang (24/8/2023).
DPRD juga menyoroti kualitas infrastruktur sertal program Universal Health Coverage (UHC) bagi pasien emergency atau pasien rawat inap yang kurang mampu dan belum memiliki BPJS. Program itu dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Program itu harus terus diinventarisir dan ditingkatkan anggarannya," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Baca Juga: Ngemplang Duit Nasabah Puluhan Miliar, Pengurus Kospin Syariah Mangkir Mediasi
Kepada bupati, Puput juga menyampaikan saran agar Pemkab aktif mendorong warga agar menggunakan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pemda juga diminta bangun komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menjamin mengenai ketersedian blangko eKTP agar pelayanan tidak terhambat.
"Untuk mencegah permasalahan hukum bagi kepala desa, pemkab juga perlu menyelenggarakan bimtek untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan," ujarnya.
"Adapun terhadap saran dan masukan yang telah diberikan Badan Anggaran pada prinsipnya kami dapat menerima dan tentunya akan kami perhatikan dan akan kami tindaklanjuti sebagaimana evaluasi dan perbaikan kedepannya," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.
Sebelumnya, Bupati Tiwi memaparkan, pada APBD Perubahan 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp 2.151.549.072.000. Angka itu menunjukkan kenaikan mencapai Rp 66.981.623.000 (3,21 persen) dari APBD Murni Rp 2.084.567.449.000.
"Kenaikan itu dari pendapatan daerah yang naik sebesar Rp 28.917.120.000 dan Peneriman Pembiayaan sebesar Rp 38.064.503.000," ujar Tiwi.
Selain untuk kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang belum teranggarkan sampai akhir tahun, Bupati juga menyampaikan ada beberapa rencana belanja lainnya. Meliputi pemenuhan kebutuhan belanja earmarked sesuai dengan kebijakan anggaran earmarked, berupa anggaran DAK, DAU spesifik, pajak rokok, DBHCHT, dan anggaran BLUD beserta anggaran pendampingannya.
"Membiayai program dan kegiatan prioritas penunjang pencapaian IKU (indikator kinerja utama) RPJMD yang masih membutuhkan dukungan," ujarnya. (Rus)