Krjogja.com - PURWOKERTO - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak mengizinkan lembaga pendidikan Muhammadiyah dijadikan untuk ajang kampanye dalam Pemilu 2024. Penegasan itu disampaikan Haeder Nashir, Jumat (01/09/2023) malam seusai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah.
Menurutnya, penegasan itu disampaikan menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. “Ini urusan internal. Muhammadiyah akan tetap tidak mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan untuk ajang kampanye, apalagi masjid, karena itu tempat ibadah secara khusyuk," tegasnya.
Ia menjelaskan Muhammadiyah termasuk organisasi yang tetap menjaga agar masjid, tempat ibadah, tempat pendidikan tidak menjadi tempat untuk kampanye politik. Sebab dampak dari kampanye dapat menyebabkan hal yang nantinya tidak dapat dikendalikan.
Baca Juga: 17 Desa di Sukoharjo Rawan Kekeringan
"Muhammadiyah juga tidak mengizinkan kampanye dalam bentuk apapun dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk kampanye dialogis," ungkapnya.
Ia, memaparkan dalam kampanye dialogis, kenyataan menjadi kampanye panas karena masing-masing ingin mendapatkan dukungan. Kemudian tidak selalu bisa dijamin bahwa satu kontestan datang yang lain bisa datang, itu nanti akan menimbulkan friksi.
"Sementara di masyarakat bukan hanya Muhammadiyah. Pilihan politik itukan beragam dan saya yakin keputusan MK tidak memaksa institusi itu, bahkan untuk diperintahkan hanya untuk membuka ruang membolehkan," jelasnya.
Sedang berkaitan dengan penyelenggaraan debat yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa, lembaga ataupun calon kandidat partai politik. Ketua PP Muhammadiyah menyarankan agar mencari format penyelenggaraan debat tersebut di luar kampus. (Dri)