Krjogja.com- BANYUMAS- Sebanyak delapan kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di lereng selatan Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas keberatan, berkaitan rencana Pemkab Pemalang akan mengambil air bersih di lereng hutan Gunung Slamet bagian selatan.
Kedelapan LMDH tersebut di Kecamatan Baturraden, dan Kedungbanteng, yakni Gempita, Wana Lestari, Wana Karya Lestari, Rimba Lestari, Pager Gunung, Madyolaras, Sidomulyo, dan Wana Lestari Senin (5/2/2024).
Baca Juga: Korban Penipuan Penggandaan Uang Bertambah
Kedelapan LMDH mengadu dan meminta dukungan kepada DPRD Banyumas, untuk turut menangani persoalan pengambilan aliran air, dari hutan Gunung Slamet yang akan dialirkan ke wilayah Kabupaten Pemalang.
"Ya kita mengadu, meminta dukungan dan turut mengatasi persoalan ini, karena sudah berlarut-larut dan belum selesai," kata Perwakilan LMDH Gempita, Desa Ketenger Kecamatan Baturraden, Purnomo.
Baca Juga: Tantangan Era Industri 4.0 dan Strategi Pemerintah Serap Tenaga Kerja
Menurutnya persoalan pengambilan air oleh Kabupaten Pemalang, dari Baturraden, sebenarnya sudah mulai tahun 2017 lalu. Namun proyek Sepanjangan 22 kilometer sempat terhenti pada tahun 2023. "Saat itu terjadi peristiwa longsor di kawasan hutan Kalisalak dan sekitarnya, dan menjadi sorotan media, kemudian proyek itu berhenti," kata Purnomo.
Terhentinya proyek pemasangan lantaran sejumlah LMDH beberapa kali melakukan protes terhadap Pemkab Pemalang. Namun, pada bulan Januari 2024, ada surat yang ditujukan kepada delapan LMDH, yang pada intinya meminta ijin untuk melanjutkan proyek.
Baca Juga: Go International, Siswa SD Muhammadiyah Mutihan Belajar di Malaysia dan Singapura
Kedelapan perwakilan LMDH berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng, selanjutnya mengadu ke DPRD Banyumas.
Saat mengadu ke DPRD, perwakilan dari LMDH ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Subagyo. Pada intinya, DPRD siap mengawal dan memperjuangkan masyarakat Banyumas. Apalagi kelanjutan proyek tersebut berjalan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.
"Ini menjadi gerakan dan tanggung jawab bersama, jangan menjadi gerakan sendiri (LMDH), karena ini dampaknya ke masyarakat Banyumas," ungkapnya. (Dri)