Krjogja.com-PURWOKERTO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas menangani lima kasus dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Dari lima kasus tersebut, tiga merupakan pelanggaran administrasi, sementara dua lainnya terkait dengan pelanggaran perundang-undangan.
Anggota Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, pada Kamis (3/10/2024), menjelaskan bahwa seluruh kasus ini telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke instansi terkait untuk proses lebih lanjut.
“Tiga kasus pelanggaran administrasi yang kami tangani meliputi rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terlibat sebagai saksi dalam Pemilu, serta seorang anggota PPS di Sokaraja Lor yang tercatat sebagai pengurus partai politik,” kata Yon.
Satu kasus administrasi lainnya melibatkan seorang Komisioner KPU Banyumas yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu terkait proses pemilu.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan dua kasus pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang Kepala Desa. Salah satu kasus melibatkan seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) yang diduga ikut dalam rapat dukungan politik untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 21 September 2024.
“Kami juga menangani kasus Kepala Desa Keniten yang diduga mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon bupati saat rapat sosialisasi pembentukan KPPS,” tambah Yon.
Yon Daryono menegaskan bahwa semua kasus tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Pelanggaran administrasi telah dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyumas, sementara dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa telah disampaikan kepada Penjabat (PJ) Bupati dan Rektor Unsoed.
Bawaslu Banyumas menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas proses pemilihan dan menindak tegas setiap dugaan pelanggaran, guna memastikan Pilkada berjalan bersih dan transparan. (Dri)